Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Tapal Batas, Jokowi Utamakan Diplomasi daripada Angkat Senjata

Kompas.com - 22/06/2014, 20:43 WIB
Sabrina Asril,
Dani Prabowo,
Deytri Robekka Aritonang

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presdien Joko Widodo menyatakan dirinya akan tetap mengutamakan upaya diplomasi untuk menyelesaikan persoalan tapal batas dan pencari suaka. Jokowi menilai jika upaya diplomasi tidak berhasil, maka upaya selanjutnya adalah mengambil langkah hukum.

"Kalau ada benturan, dinamika, dengan negara lain masalah tapal batas, yang kita kedepankan adalah diplomasi pemerintah dengan pemerintah. Dengan cara-cara seperti itulah tapal batas kita baik di darat maupun di laut bisa kita selesaikan," ujar Jokowi menjawab pertanyaan moderator terkait solusi penyelesaian masalah tapal batas dan pencari suaka dalam debat kandidat ketiga di Hotel Holiday Inn, Minggu (22/6/2014).

Menurut Jokowi, upaya diplomasi itu dilakukan dengan menggunakan tiga strategi diplomasi yaitu melalui hubungan antar pemerintahan, hubungan antara pelaku bisnis, dan hubungan antar masyarakat di dunia. "Kalau mentok, bawa ke Mahkamah internasional untuk diteruskan tapi diplomasi ini harus dikerjakan terlebih dulu, seintensif mungkin. Kita lakukan diplomasi tanpa berpikiran lewat angkat senjata atau lewat perang," tutur Gubernur DKI Jakarta non-aktif itu.

Jokowi berkeyakinan para diplomat Indonesia memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan diplomasi itu. Dia memastikan setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya, tanpa harus melakukan peperangan.

Pada Minggu (22/6/2014) malam ini, Prabowo dan Jokowi akan kembali berhadapan beradu argumentasi seputar isu politik internasional dan ketahanan nasional. Debat ketiga kali ini akan dimoderatori oleh Hikmahanto Juwana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

Nasional
Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Nasional
Para 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Para "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Nasional
Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Nasional
Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Nasional
Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Nasional
Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah Seperti Orde Baru

Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah Seperti Orde Baru

Nasional
Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup 'Jetset'

[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup "Jetset"

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan 'Checks and Balances'

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan "Checks and Balances"

Nasional
Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Nasional
Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Nasional
5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com