Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Tegaskan Tak Pernah Berniat Kudeta, Ini 3 Alasannya

Kompas.com - 19/06/2014, 15:58 WIB
Caroline Damanik

Penulis


KOMPAS.com — Mantan Menhankam dan Panglima ABRI Wiranto menyadari bahwa masih ada masyarakat yang menyangka dirinya pernah memiliki niat untuk melakukan kudeta dalam peristiwa sejarah tahun 1998 (baca juga: Wiranto Sindir Prabowo soal Kelakar Penyesalan Tak Jadi Kudeta).

Wiranto pun menegaskan bahwa dirinya sekali pun tidak pernah memiliki niat untuk melakukan kudeta pada saat itu meskipun saat itu dia memiliki kewenangan untuk mengerahkan pasukan.

"Karena saya tidak ingin mengkhianati negeri ini meski negeri ini dalam keadaan limbung. Sebagai prajurit Sapta Marga, saya mengawal agar demokrasi berjalan wajar. Negara ini tidak diambil alih oleh militer, seperti di Suriah, kita bersyukur negeri ini terjaga dengan baik," ujar Wiranto dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (19/6/2014).

Wiranto lalu membantah bahwa dirinya tidak melakukan kudeta karena tidak berani. Untuk menjawab kecurigaan itu, dia pun menjabarkan tiga alasan utamanya tidak melakukan kudeta saat itu.

"Pertama, kalau saya ambil alih, sebagai Menhankam/Pangab, saya hanya berkuasa berdasarkan secarik kertas dari presiden yang baru saja dijatuhkan. Saya akan menghadapkan saya dan pasukan dengan rakyat yang baru saja melakukan reformasi. Korban akan berjatuhan lebih besar. Rakyat banyak dikorbankan hanya karena kekuasaan," ungkapnya.

Alasan kedua, lanjut Wiranto, pada saat itu, rezim militer tak akan diterima dalam pergaulan internasional. Jika hal itu dipaksakan, menurut Wiranto, Indonesia akan mendapat embargo, sementara ekonomi Indonesia dalam keadaan buruk.

"Ketiga, kebiasaan itu akan terus berlanjut, kudeta, dan akan terus kudeta. Negara tidak akan stabil dan tidak bisa konsolidasi, maka saya tidak pernah menyesal (tidak melakukan kudeta)," tegasnya.

Wiranto menutup jawaban atas pertanyaan ini dengan mengatakan bahwa yang membuatnya menyesal adalah karena setelah reformasi berjalan, harapan rakyat untuk mendapatkan yang lebih baik, bahagia, tertib, dan tidak ada korupsi tidak terpenuhi.

"Itu yang saya sesalkan," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com