Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kivlan Zen: Bicara soal Penculikan, Wiranto Bisa Kena

Kompas.com - 19/06/2014, 08:59 WIB
Sabrina Asril

Penulis


DEPOK, KOMPAS.com - Juru bicara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Kivlan Zen, menuding mantan Panglima ABRI, Jenderal (Purn) Wiranto, turut bertanggung jawab dalam kasus penculikan aktivis pada tahun 1998. Kivlan juga menuding para jenderal purnawirawan yang anti terhadap Prabowo lah yang membocorkan surat keputusan Dewan Kehormatan Militer (DKP) yang mengkambinghitamkan mantan menantu Presiden Soeharto itu, dalam operasi penculikan aktivis.

"Wiranto terlibat, dia yang paling tahu persoalannya dan Subagyo HS (mantan KSAD)," ujar Kivlan, saat menjelaskan soal kasus penculikan aktivis, seusai diskusi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu (18/6/2014).

Kivlan mengaku tak terkejut dengan sikap Wiranto dan Subagyo HS yang memilih diam atas bocornya surat keputusan DKP yang menjatuhkan hukuman kepada Prabowo. Di dalam surat itu, Prabowo dinyatakan bersalah dalam kasus penculikan aktivis dan dianggap menyalahi perintah komando dari atasannya.

"Kalau sampai Wiranto bicara, dia bisa kena juga," ujar Kivlan.

Ia mengatakan, saat ini Wiranto bisa saja memilih bersikap diam. Akan tetapi, kata mantan Kepala Staf Kostrad itu, ia akan buka-bukaan mengenai kasus HAM yang kerap dialamatkan kepada Prabowo. Kivlan meyakini Prabowo tidak bersalah dalam kasus penculikan dan kerusuhan Mei 1998. Namun, ia meminta agar persoalan ini diselesaikan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau pun forum klarifikasi yang difasilitasi Markas Besar TNI.

"Kami akan bicara kepada para orangtua, silakan Mabes AD, silakan undang kami. Silakan Mabes TNI klarifikasi, atau para senior undang kami," katanya.

Berdasarkan agenda yang disebarkan Partai Hanura, Ketua Umum Hanura Wiranto akan berbicara secara gamblang soal bocornya surat DKP yang memuat sanksi Prabowo dalam kasus penculikan pada Kamis siang ini. Saat surat itu dikeluarkan, Wiranto menjabat Panglima TNI, sementara Prabowo menjabat Panglima Kostrad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com