Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kisah Hasyim Muzadi yang Sempat Meragukan Jokowi

Kompas.com - 18/06/2014, 06:17 WIB
Indra Akuntono

Penulis


SITUBONDO, KOMPAS.com
— Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Hasyim Muzadi, ternyata sempat terpengaruh isu negatif tentang calon presiden Joko Widodo. Ia mengaku memerlukan waktu untuk mencari klarifikasi hingga akhirnya memastikan dukungannya untuk pasangan Jokowi-Jusuf Kalla.

Hal itu diungkapkan Hasyim saat menjadi pembicara dalam sebuah pengajian di Pondok Pesantren An-Nur, Dusun Bangeran, Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Situbondo, Jawa Timur, Selasa (17/6/2014) malam.

Hasyim mengisahkan, pada Minggu (18/5/2014), atau satu hari sebelum Jusuf Kalla ditetapkan sebagai cawapres Jokowi, ia mendapatkan telepon dari seseorang di Jakarta. Melalui saluran telepon itu, Hasyim mendapat kabar bahwa ada dua nama yang paling berpeluang menjadi cawapres Jokowi, yakni Kalla dan Ketua KPK Abraham Samad. Masih melalui telepon, orang yang identitasnya dirahasiakan Hasyim itu bertanya mengenai siapa figur yang paling tepat mendampingi Jokowi.

Hasyim mengatakan, ia memilih Kalla menjadi cawapres Jokowi, dan Abraham diposisikan di tempat lain sesuai dengan kapasitasnya.

"Dua-duanya orang baik," kata Hasyim.

Satu hari setelah Kalla dideklarasikan sebagai cawapres Jokowi, Hasyim menyatakan mendukung Jusuf Kalla. Dukungan itu disampaikan secara terbuka saat bertemu dengan beberapa pewarta dari berbagai media. Namun, saat itu, ia tak menyatakan memberi dukungan kepada Jokowi. Alasannya, karena banyak isu negatif tentang Jokowi yang beredar dan saat itu belum terkonfirmasi.

Ia menyebutkan, isu tentang Jokowi yang paling mengganggu adalah mengenai agama, capres boneka, antek asing, dan Jokowi yang disebut bukan keturunan pribumi. Hasyim lalu meminta orang terdekatnya untuk mengklarifikasi isu-isu tersebut.

"Karena Jokowi orang Surakarta, maka saya melakukan klarifikasi ke pengurus cabang NU Surakarta. Alhamdulillah, semua isu itu tidak benar. Ketika fitnah itu tak terbukti, mulailah saya menyebut mendukung Jokowi-JK," ujarnya.

Hasyim berharap, jika Jokowi-Kalla memenangi Pilpres, akan terbangun sebuah pemerintahan yang seimbang. Agama sebagai aspek terpenting, dan negara menjadi sarana untuk menjamin kehidupan yang tenteram, toleran, taat hukum, dan sejahtera.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com