LSI: Beredarnya Surat DKP Dapat Pengaruhi Suara Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com — Elektabilitas calon presiden Prabowo Subianto disebut terus  meningkat menjelang Pemilu Presiden 9 Juli mendatang. Namun, beredarnya surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dinilai dapat memengaruhi pilihan pemilih pada pemungutan suara nanti.

"Merebaknya isu penculikan mahasiswa yang bisa menjadi skandal merugikan elektabilitas Prabowo," kata peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Adjie Alfaraby, di Jakarta, Minggu (15/6/2014).

Adjie menuturkan, setidaknya ada tiga alasan yang membuat isu itu dapat memengaruhi sikap pemilih. Pertama, isu itu memiliki bukti hukum yang kuat, yakni surat keputusan DKP yang beredar di publik.

"Kasus yang selama ini banyak diterka publik luas kini menemukan bukti dokumennya. Oleh para saksi, dokumen yang bocor itu diakui asli," ujarnya. (baca: Pimpinan DKP Benarkan Surat Rekomendasi Pemberhentian Prabowo dari ABRI)

Kedua, ia menambahkan, ada sejumlah mantan anggota DKP yang mulai angkat bicara mengenai kasus itu, seperti Agum Gumelar dan Fachrul Razi. Ia menilai, kedua orang itu bertindak layaknya juru bicara yang menjelaskan secara rinci duduk perkara kasus yang melibatkan Prabowo kepada publik. (baca: Fachrul Razi: Saya Tahu Tabiat Prabowo, Kurang Pantas Jadi Presiden dan Agum Gumelar: Saya Akan Pilih Jo-ko Wi-do-do... Bukan Pemimpin Arogan)

"Ketiga, media massa yang cukup ramai memberitakannya. Beberapa kali berita ini menjadi halaman utama koran nasional dan dibahas dalam talkshow TV swasta," katanya.

Adjie menambahkan, survei LSI menunjukkan, sebanyak 51,5 persen publik yang pernah mendengar isu itu percaya bahwa Prabowo terlibat di dalamnya, sedangkan sebanyak 36,7 persen menyatakan tidak percaya Prabowo terlibat dan 11 persen menyatakan tidak tahu.

Lebih jauh, ia mengatakan, dari masyarakat yang pernah mendengar isu tersebut, sebanyak 56,8 persen di antaranya menjadikan hal itu sebagai pertimbangan dalam menentukan pilihan nanti. Hanya 34,3 persen yang menyatakan tidak mempertimbangkan dan 8,8 persen memilih tidak menjawab atau tidak tahu.

Survei terakhir LSI dilakukan dalam periode 1-9 Juni 2014 dengan metode multistage random sampling. Ada 2.400 responden di seluruh Indonesia yang didata dengan cara teknik wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Tingkat margin of error survei ini kurang lebih 2 persen.

Sebelumnya, pengamat pertahanan, Jaleswari Pramodhawardani, menilai publik perlu tahu mengapa Prabowo diberhentikan dari ABRI. (baca: Pengamat: Publik Mesti Tahu Mengapa Prabowo Diberhentikan dari ABRI)

Tim kampanye pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menganggap beredarnya surat keputusan DKP sebagai kampanye hitam untuk menjatuhkan Prabowo. Apa pun isi surat tersebut, Prabowo tetap dianggap diberhentikan dengan hormat dari ABRI. (baca: Soal Surat DKP, Kubu Prabowo-Hatta Tuding Ada yang Ingin Perburuk Suasana)