Fachrul Razi: Saya Tahu Tabiat Prabowo, Kurang Pantas Jadi Presiden

Kompas.com - 11/06/2014, 09:43 WIB
Calon Presiden Prabowo Subianto menyampaikan orasinya saat berkampanye di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa (10/6/2014). Dalam kampanye tersebut massa dari Sahabat ARB dan MPS mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Prabowo-Hatta dalam Pilpres 9 Juli mendatang. TRIBUNNEWS/DANY PERMANACalon Presiden Prabowo Subianto menyampaikan orasinya saat berkampanye di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa (10/6/2014). Dalam kampanye tersebut massa dari Sahabat ARB dan MPS mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Prabowo-Hatta dalam Pilpres 9 Juli mendatang.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Panglima ABRI Letnan Jenderal (Purn) Fachrul Razi menilai, calon presiden Prabowo Subianto kurang pantas menjadi RI-1. Penilaiannya itu berdasarkan rekam jejak Prabowo di militer.

"Saya dan teman-teman yang tahu (rekam jejak Prabowo) ingin memberikan penjelasan kepada pemilih bagaimana tabiatnya. Dengan tabiat itu, kami berpandangan dia kurang pantas jadi presiden ke depan," kata Fachrul dalam wawancara dengan Kompas TV, Selasa (10/6/2014).

Wawancara tersebut terkait surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang beredar luas di media sosial. Fahrul membenarkan substansi surat yang beredar tersebut. Ia merupakan Wakil Ketua DKP yang ikut menandatangani surat keputusan itu. (baca: Pimpinan DKP Benarkan Surat Rekomendasi Pemberhentian Prabowo dari ABRI)

Fachrul menjelaskan, ketika mengusut keterlibatan Prabowo terkait kasus penculikan, DKP hanya fokus pada pemeriksaan para aktivis yang kembali. Untuk mengusut mereka yang hilang, kata Fachrul, butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bisa sampai tahunan.

Media sosial Salinan surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terhadap Prabowo Subianto yang beredar di media sosial

"Padahal, kita perlu segera mengambil langkah-langkah. Paling tidak dengan langkah yang kita ambil, dunia akan lihat kita tegas," ucap Fachrul.

Fachrul lalu menyinggung sikap Prabowo ketika menjadi Danjen Kopassus. Prabowo, kata dia, memerintahkan pasukan Kopassus yang di-BKO di tempat lain. Menurut dia, tindakan itu salah lantaran hanya Panglima TNI atau pimpinan di tempat tersebut yang bisa memerintahkan.

"Enggak ada di TNI komandonya dua," ucap Fachrul.

Fachrul menyatakan, ia tidak ingin mengganggu status capres yang kini disandang Prabowo. Ia juga menolak jika disebut tidak suka dengan Prabowo. Jika tak suka dengan Prabowo, kata Fachrul, maka pihaknya sudah mengajukan Prabowo ke Mahkamah Militer.

"Kami sepakat tidak angkat ke Mahkamah Militer, kami selesaikan melalui DKP. Menurut saya dan teman-teman, yang mungkin disetujui juga oleh Pangab, ingin ditutup masalah itu sampai tingkat ini. Itu yang terjadi," kata Fachrul.

Fachrul menambahkan, selanjutnya terserah kepada para pemilih untuk menilai Prabowo. Ia pun mengaku akan taat jika nantinya Prabowo terpilih sebagai presiden dalam Pilpres 9 Juli mendatang.

"Tabiat seperti ini sudah dilakukan yang bersangkutan berulang-ulang. Kalau pemilih-pemilih melihat enggak apa-apalah, itu kan masa lalu, mungkin ke depan berubah dan tetap memilih Prabowo. Itu adalah hak konstitusional pemilih dan tidak akan kami ganggu gugat. Kami punya kewajiban moral menjelaskan ke pemilih inilah tabiat dia," paparnya.

Sebelumnya, beredar surat keputusan DKP yang dibuat pada 21 Agustus 1998. Dalam empat lembar surat itu tertulis pertimbangan atas berbagai pelanggaran yang dilakukan Prabowo. Tindakan Prabowo disebut tidak layak terjadi dalam kehidupan prajurit dan kehidupan perwira TNI. Tindakan Prabowo juga disebut merugikan kehormatan Kopassus, TNI AD, ABRI, bangsa, dan negara.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Temui Sri Mulyani, Mendagri Minta Anggaran Pelaksanaan Pilkada 2020 Direvisi

Temui Sri Mulyani, Mendagri Minta Anggaran Pelaksanaan Pilkada 2020 Direvisi

Nasional
KPU: Pelaksanaan Pilkada 2020 Harus Sesuai Protokol Kesehatan

KPU: Pelaksanaan Pilkada 2020 Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Nasional
Era 'New Normal', Personel TNI-Polri Akan Berjaga di Mal hingga Tempat Wisata

Era "New Normal", Personel TNI-Polri Akan Berjaga di Mal hingga Tempat Wisata

Nasional
Pemerintah Jamin TNI-Polri Utamakan Pendekatan Persuasif dalam Era 'New Normal'

Pemerintah Jamin TNI-Polri Utamakan Pendekatan Persuasif dalam Era "New Normal"

Nasional
Polisi Sita 698 Kendaraan Travel Gelap yang Melanggar Larangan Mudik

Polisi Sita 698 Kendaraan Travel Gelap yang Melanggar Larangan Mudik

Nasional
KPK Berkomitmen Tingkatkan Pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

KPK Berkomitmen Tingkatkan Pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Nasional
Ini Penyebab Kasus Harian Covid-19 di Jawa Timur Meningkat

Ini Penyebab Kasus Harian Covid-19 di Jawa Timur Meningkat

Nasional
Semangat Pelaksanaan Pilkada tak Diiringi Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Semangat Pelaksanaan Pilkada tak Diiringi Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Nasional
Masyarakat Perlu Dilibatkan secara Luas dalam Stranas Pencegahan Korupsi

Masyarakat Perlu Dilibatkan secara Luas dalam Stranas Pencegahan Korupsi

Nasional
Rabu Pekan Depan, Lima Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Rabu Pekan Depan, Lima Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Nasional
PDI-P Tetap Lakukan Persiapan Pilkada, Optimistis Covid-19 Dapat Diatasi

PDI-P Tetap Lakukan Persiapan Pilkada, Optimistis Covid-19 Dapat Diatasi

Nasional
Panglima TNI Pimpin Sertijab Pangkohanudnas dan Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan

Panglima TNI Pimpin Sertijab Pangkohanudnas dan Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan

Nasional
Pemerintah: Pola Hidup Bersih dan Sehat Penting dalam Kehidupan Normal yang Baru

Pemerintah: Pola Hidup Bersih dan Sehat Penting dalam Kehidupan Normal yang Baru

Nasional
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19

Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19

Nasional
Pemerintah: Insentif Tenaga Medis Sudah Disalurkan Sejak 22 Mei

Pemerintah: Insentif Tenaga Medis Sudah Disalurkan Sejak 22 Mei

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X