Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

'Tembak' Prabowo soal HAM, Jokowi Harus Cari Amunisi Lain

Kompas.com - 10/06/2014, 09:59 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar komunikasi politik Universitas Indonesia Effendi Ghazali menilai pertanyaan soal pelanggaran hak asasi manusia sudah tak laik lagi ditanyakan kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla kepada Prabowo-Hatta dalam debat kandidat yang akan datang.

"Pertanyaan soal HAM sudah mati di malam ini (tadi malam). Sudah enggak bisa ditanyain lagi dalam debat selanjutnya, Jokowi-JK harus cari amunisi lain," ujarnya di Balai Sarbini, Jakarta pada Senin (9/6/2014) malam.

Menurut Effendi, 'tek-tok' Prabowo dan Jusuf Kalla di dalam debat kandidat, Senin malam, sudah cukup atraktif dan menyangkut hal-hal prinsip. Pertanyaan yang dilancarkan JK cukup menohok, begitu juga jawaban yang diberi Prabowo, yakni cukup tegas.

"Waktu ditanya JK, Prabowo malah negaskan, maksud Pak JK bagaimana bisa pelanggar HAM bisa mengatur HAM, gitu kan," ujar Effendi mencontohkan jawaban Prabowo.

"Dan Prabowo jawab, jika Bapak JK mau tau, silakan tanya atasan saya. Atasan saya kan yang menilai. Jawaban itu tegas," lanjutnya.

Lebih jauh, Effendi mengatakan bahwa debat pertama kandidat capres cawapres ini masih belum menyentuh persoalan dasar. Jawaban-jawaban yang dilontarkan kedua pasangan cenderung normatif dan berputar-putar. Dia berharap debat kandidat selanjutnya dapat lebih berkembang.

Debat kandidat yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin malam, sebagai salah satu tahapan dalam Pilpres 9 Juli 2014. Pada debat pertama ini, topik yang akan diangkat adalah pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih, dan kepastian hukum.

Kedua pasangan hadir dengan gaya masing-masing. Pasangan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berkemeja putih, sementara Joko Widodo-Jusuf Kalla mengenakan jas hitam yang dipadu dengan kemeja putih, dan dasi merah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Nasional
Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Nasional
Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com