Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Pemekaran Daerah Tidak Masalah, asalkan...

Kompas.com - 09/06/2014, 21:38 WIB
Laksono Hari Wiwoho

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan nomor urut dua, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, mendapatkan pertanyaan dari calon presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto, soal pemilihan kepala daerah dan pemekaran wilayah. Dalam waktu satu menit, Jokowi mengaku sepakat dengan adanya pemekaran wilayah. Namun, Jokowi berpendapat perlu adanya pengetatan pengawasan pemekaran wilayah baru itu.

"Soal pemekaran, tempat-tempat yang memang sangat perlu dimekarkan dalam rangka lebih untuk mengembangkan provinsi daerah itu, tidak ada masalah, tapi dengan catatan saat dimekarkan dan tidak bisa mandiri dan hanya membebani, bisa ditarik lagi dan dihapuskan lagi," ujar Jokowi dalam acara Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014).

Jokowi juga menilai perlunya pemberian bantuan anggaran yang diperketat kepada pemerintah daerah baru itu. Menurut dia, penyaluran anggaran ke daerah baru itu harus perlu diperiksa dengan saksama. "Yang paling penting jangan sampai ada lobi-lobi, atau dengan cara menekan ke pusat, tapi dengan kalkulasi perhitungan cermat dan teliti," ucap Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan pemekaran daerah jangan sampai menghabiskan anggaran. Terlebih lagi, lanjutnya, anggaran untuk pemekaran ini menghabiskan anggaran untuk pelayanan masyarakat.

Sementara itu, untuk pelaksanaan pilkada langsung, Jokowi menyatakan dirinya lebih setuju apabila pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan secara langsung. "Sebagai bentuk kedaulatan pemilu langsung kepala daerah bupati, wali kota, gubernur, tetap dilakukan seperti sekarang. Namun, teknisnya perlu diperbaiki, yaitu dengan dilakukan pemilu serentak mungkin bisa di sebuah provinsi atau mungkin dalam bertahap dalam sebuah negara," kata Jokowi.

Sebelumnya, Prabowo bertanya tanggapan Jokowi soal pilkada. Prabowo menilai pelaksanaan pemilu langsung untuk kepala daerah saat ini menghabiskan anggaran besar, yakni mencapai Rp 13 triliun. Dia pun mengarahkan jika gubernur, bupati, dan wali kota dipilih melalui DPRD, negara akan berhemat Rp 13 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com