Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya soal Kinerja Pemerintahan dan HAM, Prabowo Ingin Gaji Pejabat Tinggi

Kompas.com - 09/06/2014, 20:57 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah pemikirannya terkait kinerja pemerintahan dan perlindungan hak asasi manusia. Prabowo menyebut kinerja pemerintah harus diimbangi dengan peningkatan gaji pejabat publik.

"Korupsi terjadi karena para pejabat-pejabat yang berkuasa takut pensiun, gaji bupati sekitar 6-7 juta rupiah, padahal saat kampanye habis 15 miliar rupiah. Ini terjadi di mana-mana. Akibatnya, dia ambl dari APBD," ucap Prabowo dalam acara Debat Capres-Cawapres di Balai Sarbini, Senin malam (9/6/2014).

Prabowo ketika itu ditanya oleh moderator, Zaenal Arifin Mochtar, terkait kinerja pemerintahan yang buruk dan perlindungan HAM. Moderator bertanya agenda khusus dari capres yang diusung Partai Gerindra, PAN, Golkar, PKS, dan PPP ini.

Prabowo kemudian menceritakan, tudingan penyebab pejabat korupsi disebabkan tidak ada sumber daya yang maksimal untuk menjamin kualitas hidup para pejabat. Ia pun mengungkapkan perlunya gaji para pejabat itu dinaikkan.

"Kalau mau kurangi korupsi, kita harus jamin kehidupan pejabat-pejabat negara. Semua pejabat di tempat-tempat penting harus dijamin kualitas hidupnya," papar Prabowo.

Tak hanya itu, Prabowo pun membandingkan kehidupan para pejabat di Indonesia dengan pejabat di Inggris. Ia menyebut seharusnya Indonesia dapat meniru Inggris yang gaji hakim agungnya lebih tinggi daripada perdana menterinya.

Lebih jauh, Prabowo menitikberatkan persoalan kinerja pemerintahan adalah persoalan uang.

"Ujung-ujungnya itu soal uang. Karena itu, penegak hukum harus ditingkatkan kemampuan manajerialnya. Ini butuh investasi yang besar," urai Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com