Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Warga Miskin, Adik Prabowo Kritik Pemerintah

Kompas.com - 06/06/2014, 12:37 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com --
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengkritik pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terkait banyaknya rakyat Indonesia yang belum sejahtera. Jika pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, terpilih dalam Pemilu Presiden 9 Juli mendatang, dia yakin kondisi itu bisa berubah.

"Menjadikan semua rakyat Indonesia kaya, itu bukan mustahil," kata Hashim saat menghadiri deklarasi dukungan dari serikat pekerja perkebunan PT Perkebunan Nusantara, Jumat (6/6/2014) siang.

Hashim menjelaskan, bangsa Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Namun, kekayaan itu tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga akhirnya rakyat Indonesia terus hidup di bawah garis kemisikinan.

"Negara kita kaya-raya, tapi banyak warga kita yang miskin. Ini hal yang paradoks, kontradiktif, karena banyak negara yang tidak punya sumber daya alam. Singapura, Jepang, tidak punya sumber daya alam, tapi rakyatnya sejahtera, cukup kaya," ujar adik Prabowo itu.

Secara formal, pasangan Prabowo-Hatta diusung oleh enam parpol. Empat parpol di antaranya merupakan parpol yang bergabung dalam pemerintahan SBY, yakni PAN, PKS, PPP, dan Golkar.

Sebelum pemilu legislatif April lalu, Prabowo kerap menyerang pemerintahan SBY yang sudah dua periode berkuasa. Contohnya, Prabowo sempat mengaku heran, bagaimana Indonesia yang memiliki sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) kaya tidak berhasil membangun perekonomian dengan baik.

"Kekuatan bangsa Indonesia ini sangat banyak, tetapi kita selalu menjadi negara yang tidak pernah bisa menjadi produsen. Buah saja kita impor. Masa negara kita yang agraris tidak bisa menghasilkan buah pepaya, rambutan," ucap Prabowo seusai nyoblos pada Pemilu 9 April lalu.

Namun, setelah menggandeng Hatta sebagai capres dan membentuk koalisi, Prabowo kerap memuji kinerja pemerintah. Sebelum menjadi cawapres, Hatta menjabat Menteri Koordinator bidang Perekonomian di periode kedua pemerintahan SBY. Prabowo-Hatta pun berharap dukungan dari Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com