Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Datangi KPK, CT Cari Solusi Percepat Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Korupsi

Kompas.com - 28/05/2014, 16:05 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (28/5/2014). Chairul mengaku datang untuk berdiskusi dengan pimpinan KPK mengenai cara mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mencegah tindak pidana korupsi.

"Karenanya, saya ingin mengajak serta KPK di dalam bersama-sama untuk bersama pemerintah khususnya di bidang perekonomian untuk melakukan langkah-langkah pencegahan terjadinya korupsi, tetapi proses pembangunan masih bisa berjalan dengan cepat," kata Chairul setibanya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Chairul yang dilantik menggantikan Hatta Rajasa sebagai Menko Perekonomian pada 19 Mei 2014 itu tiba di Gedung KPK dengan menumpang sedan Lexus hitam berpelat nomor B 171 QNI. Dia tampak didampingi sejumlah staf yang mengawal hingga masuk ke lobi Gedung KPK. Selebihnya, Chairul berjanji untuk berbicara lebih panjang kepada wartawan seusai pertemuan. "Detailnya nanti setelah saya bertemu pimpinan KPK, oke," kata Chairul.

Saat ditanya apakah kedatangannya juga untuk menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada KPK, Chairul mengatakan bahwa sebagai menteri, dia memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan harta tersebut. "Itu salah satu, saya secara pribadi pasti saya punya kewajiban juga. Nanti-nanti, begitu saya selesai, nanti saya akan lakukan konpers (konferensi pers) secara khusus," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com