Rekam Jejak Jusuf Kalla, Si Cawapres Pilihan Jokowi...

Lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942, JK adalah Wakil Presiden ke-10 Indonesia. Saat itu, ia menjabat Ketua Umum Partai Golkar, menggantikan Akbar Tandjung, sejak Desember 2004 hingga 9 Oktober 2009. 

Saat ini, politisi senior itu aktif sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) pada Munas PMI ke XIX periode 2009-2014 dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) dalam Muktamar VI DMI untuk periode 2012-2017. 

Selain itu, suami dari Mufidah Jusuf Kalla itu juga menjalani bisnis dengan bendera usaha Kalla Group. Bisnis keluarga Kalla itu meliputi beberapa kelompok perusahaan di berbagai bidang industri. Tahun 1968, dia menjadi CEO dari NV Hadji Kalla. Di bawah kepemimpinannya, NV Hadji Kalla berkembang dari sekadar bisnis ekspor-impor, meluas ke bidang-bidang perhotelan, konstruksi, penjualan kendaraan, perkapalan, real estat, transportasi, peternakan udang, kelapa sawit, dan telekomunikasi. 

Bukan kali ini saja JK menjadi peserta pilpres. Pada 2009 lalu, setelah pada pemilu sebelumnya berduet dengan Susilo Bambang Yudhoyono, JK menjadi capres. Ia maju didampingi Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. Namun, ia kalah dari pasangan SBY dan Boediono. 

Dia mulai duduk di pemerintahan sebagai menteri perdagangan, meski tak sampai satu tahun, yaitu sejak Oktober 1999 hingga Agustus 2000. Pada 2001 hingga 2004, ia dipercaya Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan (Menko Kesra). 

Selain aktif di bidang politik, serta bisnis industri dan sosial, JK juga terkenal sebagai tokoh jitu dalam menyelesaikan konflik di Indonesia. Tangan dinginnya dipercaya mampu memadamkan konflik. 

JK adalah sosok yang berperan dalam penyelesaian kerusuhan sosial di Poso (Sulawesi Tengah) pada 2001 dan 2002, serta Ambon (Maluku) pada 2002. Dia juga yang menjadi juru damai antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka, 2005 lalu. JK juga sempat turun langsung meredakan kerusuhan di Kalianda, Lampung, 2012. 

Atas perannya menjadi penengah di antara pihak-pihak yang berkonflik itu, dia mendapat gelar kehormatan doktor honoris causa (HC) bidang perdamaian dari Soka University, Jepang, pada 2 Februari 2009. Gelar yang sama untuk bidang yang sama juga disematkan padanya oleh Universitas Syah Kuala, Aceh, September 2011. 

Dia juga diberi gelar doktor HC oleh Universiti Malaya, Malaysia, pada 2007; doktor HC bidang pendidikan kewirausahaan dari Universitas Pendidikan Indonesia pada 2011; doktor HC bidang ekonomi politik Universitas Hasanuddin, Makasar, 2011; doktor HC di bidang pemikiran ekonomi dan bisnis dari Universitas Brawijaya, Malang, pada 2011; serta doktor HC bidang kepemimpinan dari Universitas Indonesia pada 9 Februari 2013. 

Adapun riwayat pendidikan JK adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin dan The European Institute of Business Administration, Perancis.