Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berkaca pada SBY, Prabowo Dinilai Berpeluang Gaet "Swing Voters"

Kompas.com - 16/05/2014, 18:23 WIB
Kontributor Surabaya, Achmad Faizal

Penulis


SURABAYA, KOMPAS.com - Capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dinilai lebih berpeluang menarik simpati massa mengambang atau swing voters. Pasalnya, figur Prabowo dinilai lebih menonjol daripada Partai Gerindra yang mengusungnya.

Prediksi tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember, Jawa Timur, Himawan Bayu Patriadi. Hal ini disimpulkannya dengan berkaca pada perilaku pemilih pada Pilpres 2004 yang sebagian besar mengidolakan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Dia diidolakan pemilih lintas partai karena figur pribadinya, bukan latar belakang partainya," katanya, Jumat (16/5/2014).

Namun, lanjutnya, meski diuntungkan, Prabowo belum tentu bisa memenangi ajang pemilihan presiden tahun ini begitu saja. Semuanya tergantung pada kemampuan Prabowo dan Gerindra untuk memanfaatkan dan mengemas citra Prabowo menjadi figur yang diidolakan dan dipilih rakyat.

"Saya yakin, hasil pilpres tidak selalu berbanding lurus dengan hasil pileg lalu," tambahnya.

Figur Prabowo juga dinilai lebih potensial dibandingkan Jokowi yang lebih melekat dengan PDI-P. Apalagi, survei Saiful Mujani Reseach and Consulting (SMRC) mengungkapkan, tren Jokowi dalam lima bulan terakhir menurun.

Elektabilitas Jokowi mengalami fluktuasi cukup signifikan, yakni 51 persen pada Desember 2013, 39 persen pada Februari 2014, 52 persen pada Maret 2014, dan terakhir 47 persen setelah pemilu legislatif April 2014.

Sementara itu, elektabilitas Prabowo naik cukup stabil, dari 22 persen pada Desember 2013 menjadi 32 persen, setelah pemilu legislatif 2014.

Saat ini, kondisi pemilih cair cukup besar karena peta koalisi yang masih berubah-ubah, termasuk masih adanya sejumlah partai yang belum menentukan pilihan seperti Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Hanura.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Nasional
Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Nasional
Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Nasional
MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Nasional
Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Nasional
Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Nasional
Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Nasional
Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Nasional
Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Nasional
Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Nasional
Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Nasional
4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi 'Lahan Basah' Korupsi

4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi "Lahan Basah" Korupsi

Nasional
Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Nasional
ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com