Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kiai PKB Jateng Berharap Mahfud MD yang Dampingi Jokowi

Kompas.com - 11/05/2014, 17:19 WIB
Kontributor Semarang, Puji Utami

Penulis


SEMARANG, KOMPAS.com -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah menyatakan berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan pada pemilihan presiden mendatang. Terkait hal itu, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Tengah berharap yang nantinya akan mendampingi Joko Widodo, calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, adalah Mahfud MD.

Hal itu disampaikan Ketua DPW PKB Jawa Tengah Yusuf Chudlori saat dihubungi, Minggu (11/5/2014). "Ini kan Pak Jokowi belum menentukan cawapresnya, para kiai PKB Jateng masih berharap cawapresnya nanti adalah Pak Mahfud," ujarnya.

Menurut Yusuf, sosok Mahfud MD dinilai cocok berdampingan dengan Jokowi. DPW PKB Jateng  juga hanya mengajukan Mahfud MD sebagai bakal cawapres Jokowi pada Pemilu Presiden 2014. Ia mengatakan, jika mantan Ketua Mahkamah Konstisusi (MK) terpilih untuk mendampingi Jokowi maka sosialisasi ke bawah akan lebih mudah. Kerja-kerja politik dari PKB ujarnya juga akan lebih maksimal.

"PKB Jateng tentunya akan lebih bersemangat jika cawapresnya Pak Mahfud," tandasnya.

Pria yang sering disapa Gus Yusuf ini menuturkan, hingga saat ini DPW PKB Jateng belum menerima arahan secara konkret dari DPP terkait keputusan koalisi PKB dengan PDI Perjuangan dan Partai Nasdem. Ia mengaku, pihaknya masih menunggu arahan teknis dan siap mendukung semua keputusan DPP.

Sementara itu, terkait pendukung Rhoma Irama yang mungkin tidak mencoblos PKB pada pilpres mendatang, Gus Yusuf mengaku tidak mengkhawatirkannya. Kalaupun ada suara yang berkurang, ia mengatakan hal itu tidak signifikan.

Seperti diberitakan, sosok raja dangdut Rhoma Irama merupakan salah satu bakal calon presiden yang sempat akan diusung PKB sebelum pemilihan legislatif lalu. Bahkan banyak penggemar Rhoma dari Jawa Tengah yang mengaku mendukung Rhoma mencalonkan diri menjadi presiden dari PKB. Namun, berdasar hasil pileg lalu, hampir dipastikan Rhoma Irama tidak akan dicalonkan menjadi presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com