Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Heran Suara Partai Tak Sesuai Perkiraan

Kompas.com - 10/05/2014, 09:11 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


MANADO, KOMPAS.com
- Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo menyoroti perolehan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Jumat (9/5/2014) tengah malam. Dia heran mengapa suara partainya cenderung turun, sementara ada partai lain yang cenderung meningkat.

"Itu yang saya tidak tahu, gimana bisa seperti itu," ujar Jokowi di Swiss-Bell Hotel, Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (10/5/2014) pagi.

Dalam hitung cepat sejumlah lembaga survei setelah Pemilihan Legislatif 9 April 201, PDI Perjuangan diperkirakan menang dengan perolehan suara di atas 19 persen. Nyatanya, perolehan suara resmi sebesar 18,95 persen. Hal serupa juga terjadi pada Partai Golkar, yang diperkirakan mendapat lebih dari 15 persen, tetapi pada akhirnya resmi mendapatkan 14,75 persen.

Adapun Partai Demokrat, yang awalnya diperkirakan mendapatkan suara sebanyak 9-10 persen, mendapatkan suara resmi sebanyak 10,19 persen. Perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU itu sebetulnya masih dalam jangkauan dengan margin of error hitung cepat, yakni +/- 2 persen.

Jokowi enggan menduga-duga kenapa hal tersebut bisa terjadi. Menurutnya, hal tersebut terjadi lantaran dinamika di lapangan. "Dinamika di lapangannya itu yang harus dilihat," ujarnya.

Jokowi menyerahkan hal itu ke internal PDI Perjuangan. Apa pun yang terjadi, kata Jokowi, peta suara partai politik yang tergambar dari rekapitulasi KPU menunjukan keragaman pilihan politik masyarakat.

Jokowi pun mengapresiasi masyarakat Indonesia yang telah membawa 'banteng hitam' menang di dalam pemilihan legislatif. "Masyarakat masih memberi penghargaan yang tinggi kepada PDI-P. Selama 10 tahun berada di luar pemerintahan, namun diberikan penghargaan sehingga kita tetap posisi satu," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eriko Sotarduga juga merasa bingung atas hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum. Meski partainya memenangkan Pemilu Legislatif 2014, hasil resmi yang didapat semakin jauh dari perkiraan.

Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil perolehan suara Pemilu Legislatif 2014, Jumat (9/5/2014), di Gedung KPU, Jakarta Pusat. PDI Perjuangan meraih suara terbanyak dengan jumlah suara mencapai 18,95 persen. Sementara itu, dua partai dinyatakan tidak memenuhi ambang batas parlemen sehingga tidak mendapatkan jatah kursi di DPR, yaitu Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Berikut hasil perolehan suara setiap partai:

  1. Partai Nasdem 8.402.812 (6,72 persen)
  2. Partai Kebangkitan Bangsa 11.298.957 (9,04 persen)
  3. Partai Keadilan Sejahtera 8.480.204 (6,79 persen)
  4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 23.681.471 (18,95 persen)
  5. Partai Golkar 18.432.312 (14,75 persen)
  6. Partai Gerindra 14.760.371 (11,81 persen)
  7. Partai Demokrat 12.728.913 (10,19 persen)
  8. Partai Amanat Nasional 9.481.621 (7,59 persen)
  9. Partai Persatuan Pembangunan 8.157.488 (6,53 persen)
  10. Partai Hanura 6.579.498 (5,26 persen)
  11. Partai Bulan Bintang 1.825.750 (1,46 persen)
  12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1.143.094 (0,91 persen)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com