Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Sebut Ada Janji Capres yang Berbahaya

Kompas.com - 07/05/2014, 10:52 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Umum Partai Demokrat mengaku akan mendukung calon presiden yang bisa memberikan perubahan dan janji-janji yang tidak muluk. Menurut dia, visi misi dan juga janji politik sangat penting dalam mempertimbangkan pilihan terhadap calon presiden. Dia melihat, saat ini janji-janji calon presiden ada yang sangat berbahaya.

“Kalau didengarkan janji-janji kampanye sekarang menurut saya ada yang berbahaya. Misalnya, kalau seorang capres ada yang mengatakan, kalau saya jadi presiden, akan saya nasionalisasi semua aset, diambil alih semuanya,” ujar SBY dalam wawancara dengan Suara Demokrat yang diunggah ke YouTube, Rabu (7/5/2014).

SBY menuturkan, janji yang dilontarkan seorang calon presiden itu bisa jadi terdengar sebagai pemimpin yang berani, tegas, dan memiliki rasa nasionalisme tinggi. Namun, apabila capres itu benar-benar terpilih sebagai presiden dan menindaklanjuti janjinya itu dengan menasionalisasi semua perusahaan asing, maka SBY mengingatkan, perekonomian Indonesia bisa hancur.

“Nanti yang perjanjiannya sudah di era Bung Karno dan Pak Harto dan sekarang, hari ini dinasionalisasi aset asing di Indonesia, besok kita akan dituntut di arbitrase internasional. Lusa kita akan kalah. Kalahnya akan memorak-porandakan perekonomian kta, dampaknnya sangat dahsyat,” kata SBY.

Oleh karena itu, SBY menyatakan, jika ada calon presiden yang bersikukuh akan melakukan nasionalisasi, maka dia tidak akan memilih capres itu. Pasalnya, SBY menyadari mendukung capres dengan visi seperti itu akan membawa malapetaka bagi Indonesia.

Di dalam video wawancara berdurasi sekitar 19 menit itu, dia juga menyinggung visi dan misi dari calon presiden lain yang ingin mengembalikan lagi Undang-Undang Dasar 1945, sebelum adanya amandemen.

Dengan kembalinya UUD 1945 itu, SBY menyatakan bahwa akan berimplikasi pada penerapan sistem presidensial murni, MPR memegang kendali pemerintahan dan kenegaraan, sehingga terjadi pemilihan tidak langsung.

“Itu mudah diucapkan, tapi bagaimana implementasinya, apakah tidak mengganggu stabilitas nasional, dan membalikkan sejarah? Saya tidak bisa bayangkan kalau itu betul-betul dijanjikan. Bisa saja itu janji kampanye dan tidak dilaksanakan, maka rakyat akan marah. Atau janji itu dilaksanakan, dan tidak peduli bagaimana dampaknya pada rakyat,” papar SBY.

SBY meminta agar rakyat selektif dalam memilih pemimpin. “Saya tidak akan mendukung, capres mana pun, kubu mana pun yang janji-janjinya justru membahayakan bangsa kita. Itu maksud saya concern pada platform dan janji kampanye,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh dan Prananda Paloh Berkurban 2 Ekor Sapi untuk PMI di Malaysia

Surya Paloh dan Prananda Paloh Berkurban 2 Ekor Sapi untuk PMI di Malaysia

Nasional
MKD Dianggap Aneh, Hanya Tegur Anggota DPR yang Diduga Berjudi 'Online'

MKD Dianggap Aneh, Hanya Tegur Anggota DPR yang Diduga Berjudi "Online"

Nasional
Tak Masalah Kerja Sama PDI-P Usung Anies pada Pilkada, PKS: Pilpres Sudah Selesai

Tak Masalah Kerja Sama PDI-P Usung Anies pada Pilkada, PKS: Pilpres Sudah Selesai

Nasional
Presiden PKS Sebut Anies Tak Perlu Dites untuk Maju Pilkada DKI 2024

Presiden PKS Sebut Anies Tak Perlu Dites untuk Maju Pilkada DKI 2024

Nasional
KPU Verifikasi Faktual KTP Dukungan Calon Nonpartai mulai 21 Juni

KPU Verifikasi Faktual KTP Dukungan Calon Nonpartai mulai 21 Juni

Nasional
PKS Ditawari Posisi Cawagub Jakarta oleh Koalisi Prabowo

PKS Ditawari Posisi Cawagub Jakarta oleh Koalisi Prabowo

Nasional
Soal Sipil Dikirim ke Gaza, Kemenlu Sebut Gencatan Senjata Masih Jadi Prioritas

Soal Sipil Dikirim ke Gaza, Kemenlu Sebut Gencatan Senjata Masih Jadi Prioritas

Nasional
PPATK: Ada Dana Terkait Judi 'Online' Mengalir ke 20 Negara dengan Nilai Signifikan

PPATK: Ada Dana Terkait Judi "Online" Mengalir ke 20 Negara dengan Nilai Signifikan

Nasional
Risiko jika Golkar Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Risiko jika Golkar Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Nasional
KPU Minta Kepastian Jadwal Pelantikan Kepala Daerah ke Pemerintah

KPU Minta Kepastian Jadwal Pelantikan Kepala Daerah ke Pemerintah

Nasional
Anggota OPM yang Ditembak Mati di Paniai adalah Eks Prajurit Kodam Brawijaya

Anggota OPM yang Ditembak Mati di Paniai adalah Eks Prajurit Kodam Brawijaya

Nasional
Akhiri Puncak Haji, Jemaah RI Kembali ke Hotel di Mekkah mulai Rabu Besok

Akhiri Puncak Haji, Jemaah RI Kembali ke Hotel di Mekkah mulai Rabu Besok

Nasional
Dari Rekam Jejaknya, AKBP Rossa Dinilai Mampu Tangkap Harun Masiku

Dari Rekam Jejaknya, AKBP Rossa Dinilai Mampu Tangkap Harun Masiku

Nasional
Panglima TNI Sebut Bisa Kirim Warga Sipil ke Gaza, Kemenlu: Harus Ada Mandat PBB

Panglima TNI Sebut Bisa Kirim Warga Sipil ke Gaza, Kemenlu: Harus Ada Mandat PBB

Nasional
Kurangi Ketergantungan Bahan Baku Impor, BPDPKS Ajak UKMK Manfaatkan Produk Berbahan Sawit

Kurangi Ketergantungan Bahan Baku Impor, BPDPKS Ajak UKMK Manfaatkan Produk Berbahan Sawit

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com