Sambangi KPK, Para Wali Kota dan Bupati Minta Saran Cegah Korupsi di Daerah

"Kami ini untuk melakukan collect dan memintakan pandangan dari pimpinan KPK, tadi kami diterima Pak Pandu untuk bagaimana kerja sama kami, baik asosiasi pemkab, kota, bersama dengan KPK untuk melakukan pencegahan ke depan," kata Ketua APEKSI Vicky Lumentut, yang juga Wali Kota Manado, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, seusai bertemu dengan Adnan.

Hadir pula dalam rombongan ini, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dan Bupati Kutai Timur Isran Noor.

Menurut Vicky, pertemuan dengan pimpinan KPK ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi nasional Apeksi dan Apkasi yang digelar di Manado 11 Januari lalu. Dia juga mengatakan, dalam pertemuan dengan KPK tadi, para wali kota dan bupati menyampaikan kesulitan-kesulitan mereka di lapangan dalam mengelola titik-titik rawan korupsi. Misalnya, dalam hal pengelolaan tambang dan penanganan jalan-jalan rusak.

"Tadi ada pertambangan, aturan-aturan dari Kementerian Pendidikan, juknisnya turun ke kabupaten kota, itu waktunya sudah sangat mepet dan membuat kami kesulitan untuk melaksanakan. Kami juga melakukan, ada penanganan-penanganan jalan yang harusnya ditangani Pemrov misalnya, tidak pas dengan kondisi di kabupaten/kota sehingga tingkat kerusakan yang ada di provinsi/nasional tanggung jawabanya diserahkan ke daerah," papar Vicky.

Atas kesulitan di lapangan yang diceritakan para wali kota dan bupati ini, KPK, katanya, belum menyampaikan rekomendasi. Vicky pun berharap pada pertemuan berikutnya KPK berserta APEKSI dan APKASI bisa merumuskan langkah kongkrit bersama dalam mencegah korupsi di daerah.