Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Secara Prinsip, PKB Sudah Berkoalisi dengan PDI Perjuangan

Kompas.com - 03/05/2014, 18:32 WIB
Dian Maharani

Penulis


YOGYAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar menyatakan, partainya sudah pasti akan berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Namun, keputusan itu memang belum diumumkan secara formal.

"Secara teknis, formal tentu ada tanda-tangan tertulis. Ini yang semuanya belum ada. Nanti, kan semua sama-sama ke KPU untuk tanda tangan. Secara prinsip saya kira sudah (berkoalisi)," kata Marwan di Yogyakarta, Sabtu (3/5/2014).

Marwan pun hari ini diutus oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk menemani Jokowi sowan ke sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menurut Marwan, hal itu sebagai bentuk dukungan PKB kepada Jokowi.

"Sebetulnya dengan kehadiran saya di sini, secara tidak langsung telah diputuskan bahwa memang kami berkoalisi dengan PDI-P," tegas Marwan.

Tak hanya Marwan, Wakil Sekretaris Jenderal PKB Fathan Subchi juga ikut mendampingi Jokowi. Sabtu siang, mereka telah menemani Jokowi menemui mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif di Yogyakarta dan Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa. 

Marwan menambahkan, Jokowi juga akan bertemu Ketua Dewan Syuro DPP PKB di Jombang. Selain itu, Jokowi berencana ziarah ke makam para tokoh bangsa, salah satunya makam Presiden Ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid.

"Ini bagian dari safari politik yang mencerminkan PKB berlabuh kepada PDI-P," ucap Marwan.

Menurut Marwan, PKB dan PDI-P tinggal menunggu waktu dan momentum yang tepat untuk mendeklarasikan koalisi tersebut. Marwan mengatakan, PKB dan PDI-P memiliki visi dan misi yang sama untuk membangun pemerintahan ke depan.

Dalam koalisi ini, lanjut Marwan, tidak ada kesepakatan bagi-bagi kursi menteri. PKB pun menyerahkan sepenuhnya penentuan cawapres kepada pimpinan koalisi dan Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com