Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ryamizard: Saya Enggak Pernah Culik-culik Orang...

Kompas.com - 30/04/2014, 17:13 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
-- Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam penculikan sejumlah aktivis saat terjadi kerusuhan pada Mei 1998. Menurut dia, musuh bangsa Indonesia bukanlah aktivis, melainkan para pemberontak.

Hal itu disampaikan Ryamizard ketika salah satu audiens bertanya tentang perannya saat terjadinya kerusuhan Mei 1998. "Enggak ada tuh. Saya enggak ngerti. Saya enggak pernah culik-culik orang," katanya di Posko Relawan Pro Jokowi, Pancoran, Jakarta, Rabu (30/4/2014).

Ryamizard mengatakan, saat terjadinya kerusuhan itu, jabatannya adalah Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat dengan pangkat mayor jenderal. Dia mengatakan, aktivis bukanlah musuh karena sama-sama anak bangsa. Sementara, baginya, pemberontaklah yang harus diperangi.

"Kalau memberontak, saya hadapi, seperti di Aceh, Papua. Kalau mereka minta (merdeka), yang lain nanti minta, bagaimana? Kalau dalam Islam, pemberontak harus diperangi. Tapi kalau saya, islah, islah, islah. Kalau enggak mau, ya perangi," kata mantan Panglima Komando Daerah Militer Brawijaya itu.

Ryamizard menyebutkan, pandangannya tentang posisi Nanggroe Aceh Darussalam. Menurut dia, persoalan Aceh akan selesai apabila Aceh menjadi bagian dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baginya, NKRI adalah harga mati.

"Kalau saya, NKRI itu harga mati yang enggak boleh berubah-ubah menjadi negara Islam, negara komunis, atau negara federal," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com