Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hamzah Haz Sebut Ada Peluang Koalisi PPP dan PDI-P karena Jokowi

Kompas.com - 28/04/2014, 16:50 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kini semakin dinamis. Setelah koalisi dengan Partai Gerindra terganjal oleh kesepakatan internal, sekarang giliran PDI Perjuangan yang dilirik oleh partai berlambang Kabah tersebut.

Mantan Ketua Umum PPP Hamzah Haz mengatakan bahwa terbukanya peluang PPP berkoalisi dengan PDI-P adalah karena ada nama Joko Widodo dalam bursa bakal calon presiden yang akan diusung atau didukung PPP. Kesepakatan mengenai nama Jokowi itu diambil dalam Musyawarah Kerja Nasional II PPP di Bandung, 7-9 Februari 2014.

"Jadi, terbuka peluang (koalisi) dengan PDI-P," kata Hamzah seusai menemui Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2014).

Dalam pertemuan itu, Hamzah mengaku memberikan ucapan selamat karena PDI-P berhasil memperoleh suara terbanyak dalam hitung cepat Pemilu Legislatif 2014. Meski perolehan suara belum maksimal, ia yakin PDI-P akan memimpin pemerintahan yang akan datang.

Saat ditanya mengenai sikap pasti koalisi PPP dengan PDI-P, Hamzah tak bersedia memberikan jawaban pasti. Ia hanya memberikan gambaran semua sikap politik akan semakin jelas setelah hasil akhir pemilu legislatif disampaikan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum.

"Saya bilang (kepada Megawati), sebanyak-banyaknya terima kerja sama (koalisi) supaya PDI-P kuat di pemerintahan. PPP kan tergantung, setelah hasil pileg nanti diketahui," ujarnya.

Kedatangan Hamzah Haz di rumah Megawati didampingi Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa. Pertemuan tertutup itu berlangsung sekitar 90 menit. Megawati menerima kedatangan Hamzah didampingi Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI-P Puan Maharani, Sekjen DPP PDI-P Tjahjo Kumolo, dan Wasekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto.

Selain dengan PPP, PDI-P juga telah menjajaki kemungkinan koalisi dengan partai lainnya, antara lain Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Nasdem. Dari semua partai itu, baru Nasdem yang memberikan sinyal pasti akan merapat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com