Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Hubungan PKB dan Rhoma Irama Sudah Selesai"

Kompas.com - 27/04/2014, 15:16 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar meminta semua pihak tenang menyikapi soal batalnya raja dangdut Rhoma Irama maju sebagai bakal calon presiden. Menurut Marwan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sudah bertemu empat mata dengan Rhoma dan meluruskan kabar yang berkembang.

Di dalam pertemuan itu, lanjutnya, Muhaimin menjelaskan kondisi PKB saat ini menyangkut masalah koalisi. Di sana, Rhoma juga meminta kepastian pencalonannya.

"Sudah dijelaskan bahwa kami sudah berusaha dan Rhoma memahaminya. Jadi, secara organisasi, hubungan PKB dan Rhoma sudah selesai," kata Marwan saat dihubungi, Minggu (27/4/2014).

Marwan mengungkapkan, awalnya PKB menawarkan tiga bakal calon presiden yang bakal diusung, yakni Mahfud MD, Rhoma Irama, dan Jusuf Kalla, kepada mitra-mitra koalisi. Namun, dia meminta pendukung Rhoma jangan menyalahkan PKB jika ternyata mitra koalisi tidak tertarik.

"Kalau mitra koalisinya tidak mau, ya jangan salahkan kami. Yang jelas, kami sudah menawarkan nama Bang Haji Rhoma Irama ke partai-partai yang menjalin komunikasi dengan PKB. Tapi kalau mereka tidak mau, mau diapakan?" ujarnya. 

Sebelumnya, Rhoma Irama melalui pendukungnya yang tergabung dalam Riforri (Rhoma Irama For Republik Indonesia) mengancam menarik dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Riforri menyampaikan tiga poin yang harus dipenuhi PKB agar Rhoma tidak menarik dukungannya.

Pertama, Rhoma akan menarik dukungan bila PKB tidak konsekuen dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama untuk mencapreskan Haji Rhoma Irama pada 2014. Kedua, Rhoma Irama minta harus dilibatkan dalam menjalin koalisi dengan partai mana pun. Jika tidak dilibatkan, maka penyanyi dangdut ini tetap akan mencabut dukungan kepada PKB. Adapun poin ketiga, Rhoma Irama menyatakan bakal berjuang untuk umat Islam dan negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kesempatan itu, Rhoma berhalangan hadir pada jumpa pers tersebut. Tim sukses menyatakan akan menunggu ketegasan PKB dalam waktu dua minggu. Jika nama Rhoma tidak terdaftar sebagai capres dari PKB tanpa diskusi sebelumnya, maka Rhoma akan menarik dukungannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com