Geledah Ruangan Mendagri dan Ruangan Lain, KPK Sita Sejumlah Dokumen

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah dokumen dalam penggeledahan di tiga lokasi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011-2012, Selasa (22/4/2014). Dokumen yang disita berupa data elektronik maupun lembaran kertas.

"Dari hasil penggeledahan di beberapa tempat, penyidik menyita beberapa dokumen, baik dalam kertas maupun data elektronik, yang disita hanya dokumen," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, di Jakarta, Rabu (23/4/2014).

Penggeledahan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri, termasuk ruangan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Lokasi penggeledahan lainnya di kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, serta di Kantor PT Quadra Solution di lantai VII Menara Duta, Jalan HR Rasuna Said, Kav B-9, Jakarta Selatan.

Adapun PT Quadra Solution diduga sebagai salah satu perusahaan pelaksana proyek e-KTP yang nilainya Rp 6 triliun.

Johan juga menyampaikan, tim penyidik KPK melanjutkan penggeledahan di Kantor Ditjen Dukcapil pagi ini. Meski melakukan penggeledahan, tim penyidik KPK tidak menyegel ruangan di tiga lokasi tersebut.

"Tidak ada penyegelan, kemarin mungkin dalam rangka menggeledah ya," ucap Johan.

Menurut Johan, penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan barang bukti tambahan menyusul penetapan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka.

Selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), Sugiharto diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek tersebut. Adapun PT Quadra Solution diduga merupakan salah satu perusahaan pelaksana proyek e-KTP.

Penyelidikan proyek e-KTP ini berawal dari laporan masyarakat yang masuk ke KPK pada 2012-2013. Johan tidak membantah ada informasi yang disampaikan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin terkait proyek e-KTP ini.

Sebelumnya, Nazaruddin menyampaikan kepada media mengenai dugaan penggelembungan sebesar Rp 2,5 triliun pada proyek e-KTP. Dia juga menuding Gamawan dan adiknya menerima bayaran dari proyek pengadaan e-KTP.

Menurut Nazaruddin, proyek e-KTP tersebut secara penuh dikendalikan oleh mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto. Dia sendiri menurut pengakuannya menjadi pelaksana di lapangan bersama Andi Saptinus. Nazaruddin juga menyebut keterlibatan pimpinan Komisi II DPR dalam kasus ini.

Tudingan Nazaruddin telah dibantah Gamawan dalam sejumlah kesempatan. Gamawan bahkan melaporkan Nazaruddin ke kepolisian atas tuduhan fitnah, penghinaan, atau pencemaran nama baik. Terkait proses hukum anak buahnya di KPK, Gamawan menghormati langkah KPK. Dia menilai, selama ini KPK selalu profesional dalam menjalankan proses hukum.