Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suryadharma Sebut Rapimnas Kubu Romy Forum Liar

Kompas.com - 21/04/2014, 01:18 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali (SDA) menyebut Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang digelar di kantor DPP PPP, Sabtu (19/4/2014) adalah forum yang tidak sah. Menurut dia, Rapimnas digelar tidak sesuai Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.

Menurutnya, forum setingkat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) seharusnya digelar oleh Ketua Umum DPP PPP. Ia juga mengaku tidak menerima undangan secara resmi.

"Rapimnas kemarin yang melengserkan ketua umum itu tidak sah, forumnya sendiri liar," katanya di kantor DPP PPP, Jakarta, Minggu(20/4/2014).

SDA menyebut kader-kader yang ikut menyelenggarakan Rapimnas telah melanggar aturan partai. Ia pun berencana memberikan sanksi, namun ia belum memutuskan sanksi yang akan diberikan.

Untuk diketahui Rapimnas diselenggarakan di antaranya oleh Wakil Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi dan Sekjen DPP PPP M Romahurmuziy. Dalam rapimnas itu diputuskan bahwa kewenangan SDA diberhentikan sementara dan digantikan sementara oleh Emron Pangkapi. SDA pun menyebut jabatan Emron sebagai jabatan liar.

Konflik di PPP bermula dari tindakan Suryadharma Ali yang hadir dalam kampanye akbar Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tindakan tersebut dikritik sebagian kader lainnya dan dinilai tindakan yang melanggar kesepakatan Mukernas. PPP telah menentukan sejumlah capres yag akan didukung dan tidak ada nama Prabowo di sana.

Sebanyak 26 perwakilan DPW PPP pun mendesak pencopotan Suryadharma Ali. Namun, tindakan tersebut dibalas dengan pemecatan sebagai kader oleh SDA di antaranya adalah Wakil Ketua Umum Suharso Manoarfa, empat ketua DPW, dan Sekjen Romahurmuziy.

Belum selesai kisruh karena pemecatan, SDA pada Jumat lalu (18/4/2014) mengumumkan dukungannya terhadap pencapresan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Lagi-lagi hal itu pun ditentang, karena tidak sesuai dengan keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Bandung. Pihak penentang itu lalu menggelar Rapimnas yang keputusannya memberhentikan SDA sementara waktu dan berencana menggelar Mukernas.(Nurmulia Rekso Purnomo)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com