Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Pengumuman Cawapres Bisa Sehari, Seminggu, atau 2 Minggu Lagi

Kompas.com - 20/04/2014, 15:29 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Joko Widodo, membantah bahwa partainya akan mendeklarasikan Wakil Presiden RI 2004-2009 Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden pada Minggu (20/4/2014) sore ini. Ia mengatakan, partainya sama sekali belum menentukan siapa yang akan menjadi cawapres untuk mendampinginya.

Sore ini, relawan Jokowi-JK (Jokojek) akan mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Deklarasi itu menandai pembentukan relawan pendukung Jokowi-JK, bukan deklarasi pengumuman bakal cawapres Jokowi.

"Enggak ada, belum ada itu (deklarasi). Memang namanya (cawapres) sudah mengerucut, tapi belum diputuskan," kata Jokowi di Taman Suropati 7, Jakarta, Minggu (20/4/2014).

Jokowi enggan menyebutkan nama-nama potensial yang akan mendampinginya dalam Pilpres 2014. Ia akan menyebutkannya secara bertahap, mulai dari lima calon, tiga calon, hingga keputusan bakal cawapres yang mendampinginya. Meski demikian, namanya belum mengerucut hingga tiga calon. "Pengumumannya bisa saja sehari lagi, seminggu, atau dua minggu lagi," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, ia dan tim serta kader PDI-P akan bersama-sama berkomunikasi untuk menentukan bakal cawapres. Partai tersebut juga akan berkoordinasi dengan Partai Nasdem, yang telah menyatakan mendukung pencalonan Jokowi sebagai presiden.

"Kita terbuka untuk bekerja sama dengan siapa pun. Tapi, yang pasti belum (diputuskan) cawapresnya," kata Jokowi.

Sebelumnya, Sekjen DPP PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan akan selektif menentukan cawapres yang akan berpasangan dengan Jokowi. Kriteria pertama adalah sosok yang memiliki komitmen menjadi wapres selama 5 tahun dan mampu memosisikan diri tidak melampaui kewenangan presidennya. Bakal cawapres juga harus mampu memperkuat sistem presidensial, memiliki program pro-rakyat dan bersungguh-sungguh mengimplementasikan pesan Trisakti dari Bung Karno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com