Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Soal Koalisi, Hanya SBY yang Tahu

Kompas.com - 16/04/2014, 14:15 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan bahwa semua kader Demokrat menyerahkan keputusan tentang koalisi partai kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Hanya SBY yang tahu. Kita sabar menunggu. Apabila sudah diputus koalisi, kami siap sukseskan amanat SBY," kata Ruhut saat dihubungi, Rabu (14/4/2014).

Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan, berdasarkan hitung cepat pemilu legislatif, Demokrat menjadi partai politik dengan suara partai terbanyak di antara partai-partai papan tengah. Dengan kata lain, ia menyatakan posisi partainya tidak terlalu buruk.

Ruhut enggan berkomentar mengenai kemungkinan koalisi dengan tiga partai yang memperoleh suara paling banyak berdasarkan quick count, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, dan Partai Gerakan Indonesia Raya. Ia mengatakan tidak ingin mendahului SBY. "Semua masih bisa terjadi. Saya sebagai jubir, tunggu fatwa SBY," kata mantan pengacara itu.

Sebelum pemilu berlangsung, Demokrat menggelar konvensi calon presiden dengan melibatkan 11 peserta dengan target perolehan suara sebesar 15 persen. Namun, berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, partai nomor urut 7 itu memperoleh suara sebesar 9,43 persen dan berada di uruta keempat. Demokrat kalah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memperoleh 19,24 persen suara, Partai Golkar (15,01 persen), dan Partai Gerindra (11,77 persen).

Meski hasil tersebut bukan hasil resmi, Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan, Demokrat bersikap realistis dengan hanya mengajukan calon wakil presiden. Namun, peserta konvensi, , seperti Anies Baswedan, Irman Gusman, dan Endriartono Sutarto, tetap mendorong agar Demokrat tetap menuntaskan pelaksanaan konvensi.

Pada Selasa (15/4/2014) malam, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan pejabat teras Demokrat dan komite konvensi. Hasil pertemuan itu menyepakati bahwa konvensi akan tetap dilanjutkan dengan meneruskan agenda debat kandidat pada 26 April dan survei terakhir untuk menentukan pemenang konvensi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com