Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Terima 3,1 Juta Daftar Pemilih Baru untuk Pilpres

Kompas.com - 14/04/2014, 17:40 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima tambahan daftar penduduk potensial pemilih (DP4) baru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang akan memilik hak pilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang. Total penduduk tersebut berjumlah 3.113.174 orang.

"Data dari pemerintah 3.113.714 orang pemilih yang berusia 17 tahun pada 10 April atau hingga 9 Juli 2014 nanti. Kami sudah terima dari pemerintah, Jumat (11/4/2014) lalu," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2014).

Ia mengatakan, data penduduk itu akan dimutakhirkan untuk kemudian ditetapkan ke dalam daftar pemilih. Selain itu, katanya, daftar pemilih juga akan terdiri dari daftar pemilih tetap (DPT) pemilih pada pemilu legislatif (pileg) 9 April 2014 lalu, ditambah Daftar Pemilih Khusus (DPK) pileg, DPK tambahan yang datang pada hari H pemungutan suara serta daftar pemilih tambahan dari pemerintah.

Namun, kata Husni, panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat kelurahan, hanya akan memverifikasi atau memutakhirkan daftar pemilih tambahan dari pemerintah saja.

"Tambahan daftar pemilih tambahan dari pemerintah itu yang akan dijadikan bahan PPS untuk melakukan proses pemutakhiran daftar pemilih. Kalau dibagi dengan 81.132 PPS maka kemungkinan tiap orang memutakhirkan 40 pemilih baru per desa/kelurahan," ujarnya.

Adapun penambahan DPK dan DPKTb menjadi tanggung jawab KPU kabupaten/kota. Sesuai Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan Pilpres, pemutakhiran penyusunan daftar pemilih dijadwalkan 11 April hingga 10 Mei 2014.

Penetapan DPS hasil pemutakhiran pada 11 hingga 12 Mei 2014. Adapun, pengumuman DPS hasil pemutakhiran dijadwalkan 13 hingga 19 Mei 2014 untuk kemudian mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat pada 20 Mei hingga 26 Mei 2014.

Selanjutnya, perbaikan terhadap DPS hasil pemutakhiran dijadwalkan 27 Mei hingga 2 Juni 2014. Penetapan dan rekapitulasi DPT berjenjang dijadwalkan sejak 3 Juni hingga rekapitulasi tingkat pusat pada 13 Juni 2014. Adapun, penyusunan DPK dijadwalkan pada 5 Juni hingga 1 Juli 2014 untuk kemudian ditetapkan pada 2 Juli 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Nasional
Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Nasional
Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Nasional
Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi 'Cawe-cawe' di Pilkada 2024

Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi "Cawe-cawe" di Pilkada 2024

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

Nasional
Dituntut 12 Tahun Bui, SYL Sebut KPK Tak Pertimbangkan Kontribusinya di Masa Krisis

Dituntut 12 Tahun Bui, SYL Sebut KPK Tak Pertimbangkan Kontribusinya di Masa Krisis

Nasional
Pastikan Upacara HUT RI Ke-79 di IKN Aman, BNPT Gelar Asesmen di Beberapa Titik Vital

Pastikan Upacara HUT RI Ke-79 di IKN Aman, BNPT Gelar Asesmen di Beberapa Titik Vital

Nasional
KPK Cecar Said Amin soal Sumber Uang Pembelian 72 Mobil dan 32 Motor Eks Bupati Kukar

KPK Cecar Said Amin soal Sumber Uang Pembelian 72 Mobil dan 32 Motor Eks Bupati Kukar

Nasional
Imigrasi Sebut Pelayanan Visa hingga Paspor Online Sudah Pulih 100 Persen

Imigrasi Sebut Pelayanan Visa hingga Paspor Online Sudah Pulih 100 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com