Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan Megawati-Jokowi Malam Ini Bahas Cawapres

Kompas.com - 11/04/2014, 22:24 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo (Jokowi), mengatakan, pertemuannya dengan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri pada Jumat (11/4/2014) malam ini membahas bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya. Pembahasan itu dilakukan di kediaman Megawati, di Kebagusan, Jakarta Selatan.

"Tadi bicara mengenai wapres, mengenai kerja sama dengan partai lain," kata Jokowi, saat akan meninggalkan kediaman Megawati.

Jokowi berada di kediaman Megawati sekitar dua jam. Ia datang pukul 19.50 didampingi sejumlah pengawalnya yang menggunakan dua mobil dan seorang petugas dari Dinas Perhubungan DKI yang menunggangi motor besar.

Saat ditanya mengenai nama-nama bakal cawapresnya, Jokowi tak menyebut secara spesifik. Ia hanya menyebutkan partainya akan mempertimbangkan semua masukan yang ada.

"Semuanyalah," ujarnya.

Sebelumnya, politisi senior PDI-P, Pramono Anung, mengatakan, PDI-P telah melakukan diskusi internal terkait figur yang akan dipilih sebagai bakal cawapres untuk mendampingi Jokowi. Namun, belum ditentukan, kapan keputusan final akan disampaikan. Hal itu menjadi otoritas penuh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Secara terpisah, Ketua DPP PDI-P Maruarar Sirait mengakui, PDI-P menerima masukan yang berkembang di masyarakat terkait nama-nama figur yang akan dijadikan pendamping Jokowi. Di antaranya, kata Maruarar, nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Ketua KPK Abraham Samad. Nama-nama ini dianggapnya baik karena menguasai permasalahan hukum. Figur yang memiliki latar belakang ekonomi, kata dia, adalah Hatta Rajasa. Sementara itu, dari latar belakang militer, nama-nama yang disebutkan Maruarar adalah mantan KSAD TNI, Ryamizard Ryacudu dan Pramono Edhie Wibowo, serta Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

Namun, dari semua nama itu, menurut Maruarar, yang paling tepat untuk Jokowi adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena memiliki pengalaman bekerja bersama memimpin DKI Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com