Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Suara Parpol Berbasis Massa Islam Melorot?

Kompas.com - 08/04/2014, 01:22 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Bila pada Pemilu 2014 ini perolehan suara partai politik berbasis massa Islam terpuruk, maka pemikul tanggung jawabnya disebut bukan semata para elite partai tersebut. Pengamat pun berpendapat ada banyak faktor yang melatari penurunan suara partai politik berbasis massa Islam dan menjadi pekerjaan rumah bagi partai-partai itu.

"Di era demokrasi, rakyat memiliki kedaulatan untuk menentukan pemimpin sehingga (penurunan suara partai politik berbasis massa Islam) itu tidak hanya menjadi tanggung jawab elite," kata Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Syaifuddin, di Jakarta, Senin (7/4/2014). 

Sementara itu, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Haryanto, mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan perolehan suara parpol berbasis massa Islam terus turun sejak Pemilu 1999. Pertama, kata dia, partai Islam tidak mengoptimalkan nilai pembeda di tengah pasar pemilih.

"Kedua partai Islam gagal mengelola harapan publik," ujar Gun Gun. Dia mengatakan, partai politik berbasis massa Islam pun gagal memfungsikan diri di tengah konstituen. Selain itu, imbuh dia, basis ideologi dalam perjuangan partai-partai tersebut sudah memudar.

Gun Gun pun mengkritik ego sektoral partai politik berbasis massa Islam sehingga enggan memulai komunikasi politik di antara mereka. Padahal, komunikasi tersebut diperlukan untuk membangun kekuatan riil. "Kenyataannya partai-partai Islam hanya menjadi pelengkap penderita dari partai-partai besar," ucapnya.

Kepala Laboratorium Ilmu Politik dan Rekayasa Kebijakan FISIP Universitas Brawijaya Malang, Faza Dhora Nailufar, berpendapat persoalan-persoalan yang dijabarkan Gun Gun itu adalah pekerjaan rumah bagi partai politik berbasis massa Islam. "Dalam berbagai survei yang kami lakukan, ketertarikan para pemilih, terutama pemilih muda, terhadap partai-partai Islam itu sangat rendah," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com