Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Langkah SBY Komentari Jokowi Tepat, tetapi Bisa Jadi Bumerang

Kompas.com - 07/04/2014, 08:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia Effendi Ghazali menilai pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyinggung tentang sosok Jokowi dalam sebuah wawancara Biro Pers Kepresidenan merupakan upaya mengubah persepsi masyarakat menjelang tanggal 9 April. Namun, menurutnya, upaya SBY tak akan berhasil karena pernyataan tersebut justru bisa menjadi bumerang bagi dirinya.

"Kritikannya hanya 20 persen, jadi enggak seru. Orang akan berbalik pada dirinya Pak SBY lagi," ujar Effendi, saat dihubungi, Senin (7/4/2014).

Effendi mengatakan, momentum SBY yang memilih angkat bicara soal Jokowi menjelang pemilihan legislatif sebenarnya sudah tepat. SBY, lanjutnya, berharap masyarakat bisa mengingat apa yang akan dikatakannya dan bisa memengaruhi pilihan politik masyarakat. Namun, pendapat yang dilontarkannya dinilai sangat normatif.

"Misalnya, soal Jokowi jangan mau didikte, kita tahu, Pak SBY kan selama ini memang memiliki pembisik-pembisik di sekitarnya. Jadi kan berbeda dengan pengakuan dia selama ini tidak pernah diatur siapa pun?" kata Effendi.

Hal lain yang disoroti Effendi adalah soal pernyataan SBY yang meminta Jokowi tak takluk pada asing.

"Rakyat nanti yang bisa menilai. Rasanya akan sangat sulit bagi Presiden ataupun bagi tokoh-tokoh dari Partai Demokrat untuk berbicara karena keengganan masyarakat untuk melirik Partai Demokrat lebih besar. Jadi apa pun yang dikatakan soal Jokowi, masyarakat tak akan tertarik," kata Effendi.

Seperti diberitakan sebelumnya, di dalam sesi wawancara dengan Biro Pers Kepresidenan yang diunggah di Youtube, Preside SBY mengeluarkan pernyataan soal fenomena Jokowi. Saat itu, Presiden menjawab pertanyaan soal popularitas Jokowi dan beberapa kekhawatiran Jokowi akan didikte pihak lain dalam memimpin.

"Saya kira tidak keliru kalau rakyat punya harapan seperti itu (tidak bisa didikte). Karena itu, menjadi tantangan bagi Pak Jokowi atau siapa pun yang akan terpilih jadi presiden nanti, jangan mau didikte oleh siapa pun, apakah pemilik modal, pihak tertentu, apalagi pihak asing," kata SBY.

Presiden mengklaim bahwa hampir 10 tahun memimpin Indonesia, tidak ada yang bisa mendikte dirinya.

"Itu amanah saya, itu sikap saya. Tidak ada yang boleh mengontrol, mendikte seorang presiden dalam pengambilan keputusan, dalam bersikap, baik dalam urusan dalam negeri maupun luar negeri," ucap SBY.

Presiden mengaku mendengar pertanyaan apakah Jokowi betul-betul siap dan mampu untuk memimpin rakyat. Menurut SBY, saat ini rakyat tidak perlu langsung menganggap Jokowi tidak mampu. Namun, katanya, Jokowi juga perlu mendengar dan menjawab pandangan masyarakat itu.

"Sebaliknya, Pak Jokowi kalau mendengar apa yang hidup di kalangan rakyat (keraguan), ya bisa menyampaikan pikiran-pikiran, solusi, dan kebijakan yang akan dilakukan untuk atasi permasalahan bangsa yang begitu kompleks," kata SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com