Audit Laporan Dana Kampanye, KPU Siapkan 237 Akuntan Publik

Ida memastikan, 237 jasa kantor akuntan publik itu akan tersedia sebelum 24 April 2014, atau merupakan batas akhir penyerahan laporan penggunaan dana kampanye parpol. Setiap parpol akan langsung menyerahkan laporan mereka ke kantor akuntan publik yang sebelumnya telah ditunjuk KPU.

“Kami sudah membuat instrumen audit dana kampanye. Seluruh dokumen itu harus akuntabel. Nanti KPU yang akan mempublikasikan hasil audit melalui website KPU sebelum diserahkan ke parpol,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Sekjen Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Sektor Publik, Yusuf John mengatakan, setiap akuntan publik yang telah ditunjuk KPU memiliki batas waktu selama 30 hari untuk mengaudit laporan dana kampanye yang diserahkan parpol. Laporan tersebut, akan diserahkan ke KPU terlebih dahulu sebelum akhirnya dipublikasikan.

“Jadi wewenang publikasi bukan pada kantor akuntan publik, melainkan langsung kepada KPU,” ujarnya.

Yusuf menambahkan, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye, setiap pemasukan dan pengeluaran yang dikeluarkankan parpol harus tercatat di dalam laporan yang diserahkan. Termasuk, jika memang ada praktik politik uang atau praktik transaksional yang dilakukan parpol.

“Nanti kami akan melakukan kroscek juga terhadap pemberitaan di media. Jika memang di sebuah kampanye dikabarkan ada politik uang, maka jumlah yang dikeluarkan itu harus dicatat. Jika tidak bisa masuk ke dalam pelanggaran pemilu,” katanya.