Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Akui Beasiswa Presidential Scholarship Strategi Jelang Pemilu

Kompas.com - 03/04/2014, 14:34 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua mengakui bahwa Presidential Scholarship yang diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan salah satu strategi untuk memenangkan Pemilu 2014. Menurutnya, setiap partai punya strategi masing-masing untuk meraup suara dalam pemilu.

"Saya kira setiap parpol punya strategi sendiri untuk memenangkan pemilu. Jadi, kalau sekarang diluncurkan program beasiswa, kenapa diprotes?" kata Max saat menghadiri kampanye Partai Demokrat di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (3/4/2014).

Max meminta partai lain untuk tidak mengkritik kebijakan yang dinilainya sangat baik itu. Partai lain, kata dia, juga melakukan strateginya sendiri agar bisa memenangkan pemilu mendatang.

"Silakan partai lain melakukan strategi mereka sendiri, melakukan hal yang sama juga tidak apa-apa. Kalau ada opini negatif berkembang, silakan saja. Kalau dihantam orang kami kendor? Ya enggak juga," ucap Max.

Namun, meski merupakan strategi memenangkan pemilu, Max menilai pembagian beasiswa itu masih dilakukan dengan cara yang wajar. "Saya kira itu hal wajar, bukan negatif. Kalau itu negatif kan sampai mengirim surat, melakukan penggalangan (dukungan)," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden meluncurkan Indonesia Presidential Scholarship atau Beasiswa Presiden Republik Indonesia (BPRI). Program beasiswa ini diberikan pemerintah kepada warga negara Indonesia untuk menempuh jenjang pendidikan magister (S-2) dan doktor (S-3) di sejumlah perguruan tinggi terbaik dunia.

Peluncuran BPRI, kata SBY, seperti dikutip dari situs Presiden, merupakan babak penting dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju bangsa yang lebih maju, yakni dengan memiliki sumber daya manusia yang unggul. Potensi SDA yang baik harus diikuti dengan manusianya yang juga unggul, maju, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing yang tinggi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com