PAN: Pileg seperti Pilpres Tahap Pertama

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksanaan pemilu legislatif tinggal hitungan hari. Memanasnya situasi politik menjelang pemilu legislatif kali ini dinilai tidak biasa. Pertarungan lebih banyak antarbakal calon presiden dibanding antarpeserta pemilu legislatif. Pelaksaan pemilu legislatif seperti pemilu presiden.

“Pileg sekarang bukan seperti pileg biasanya. Pileg sekarang sudah seperti pilpres tahap pertama. Suasananya sudah sangat panas, baik di tingkat bawah, maupun di media baik cetak, online, maupun televisi,” kata Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan saat dihubungi Kompas.com, Kamis (3/4/2014).

Taufik menilai wajar kondisi tersebut. Pasalnya, kemungkinan tidak ada calon petahana yang akan maju kembali di pilpres. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga menjabat Ketua Umum DPP Partai Demokrat sudah tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai capres 2014-2019, kecuali sebagai calon wakil presiden.

“Kalau (pemilu) 2009 incumbent kan masih mencalonkan lagi. Secara hitungan kalkulasi politik, kalau memang masih dicintai rakyat, dan kenyataannya seperti itu, maka SBY akan terpilih lagi,” katanya.

Ia menambahkan, tidak adanya petahana yang maju dimanfaatkan oleh partai politik untuk mengusung bakal capresnya masing-masing, termasuk PAN. Meski akan terjadi banyak persaingan antara bakal capres, kata dia, PAN tidak terlalu risau. Justru, ia melihat hal itu sebagai sesuatu yang positif.

“Saya sendiri bersyukur, banyak tokoh bangsa yang maju sebagai capres. Artinya banyak orang yang tidak apatis pada negeri ini. Walaupun dinamika di bawah panas, saling sindir menyindir seperti menggunakan puisi, itu hal yang wajar,” kata Wakil Ketua DPR itu.

Seperti diketahui, para bakal capres semakin gencar tampil menjelang pileg. Terlibatnya mereka dalam kampanye diyakini akan berdampak positif terhadap elektabilitas partai. Untuk dapat mendaftarkan capres dan cawapres, parpol mesti memenuhi syarat ambang batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Pilpres, yakni 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional.