Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Gap antara Jokowi dan PDI-P

Kompas.com - 02/04/2014, 21:26 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, grafik kenaikan elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak sebanding dengan kenaikan elektabilitas bakal calon presiden PDI-P Joko Widodo. Hal itu terlihat dari hasil survei sejumlah lembaga. Menurutnya, hasil ini mengindikasikan ada gap antara Jokowi dan PDI Perjuangan.

Yunarto mengatakan, meski Jokowi sudah delarasi sebagai bakal capres dari PDI-P, namun partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tidak mendapatkan efek limpahan elektabilitas yang terlalu besar.

"Fenomena demokrasi kultus yang lebih melihat sosok person dibanding institusi," ujar Yunarto, di Jakarta, Rabu (2/4/2014). 

Ia mengatakan, dalam kampanye PDI-P, ada dua hal yang ingin dikedepankan. Pertama, jargon "Indonesia Hebat" yang menjadi tagline PDI-P pada Pemilu 2014, serta "JKW4P" yang menonjolkan sosok Jokowi. Tidak besarnya kontribusi Jokowi terhadap elektabilitas partainya, menurutnya, karena hingga saat ini belum ada iklan PDI-P yang menonjokan Jokowi. Padahal, awalnya, ia menilai, deklarasi Jokowi sebagai bakal capres PDI-P dilakukan sebelum pemilu legislatif dengan tujuan mendongkrak suara partai.

"Ada sebuah kegiatan kampanye yang bersifat setengah hati dalam mengeksploitasi nama Jokowi," ujarnya.

Yunarto berpendapat, mungkin saja ini berkaitan dengan belum adanya keyakinan Jokowi dianggap pantas untuk menggantikan nama besar keluarga Soekarno yang selama ini selalu menjadi magnet elektoral PDI-P. Ia menyarankan agar PDI-P "mengeksploitasi" Jokowi dalam artian positif, secara sistematis baik dalam iklan, termasuk kampanye. Jika itu dilakukan, menurutnya, masih ada peluang PDI-P mau pun Jokowi untuk meningkatkan elektabilitasnya secara signifikan. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com