Pengamat: Kalau PDI-P Raih 25 Persen, Jokowi Bebas Pilih Cawapres

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Lingkar Madani untuk Demokrasi Indonesia Ray Rangkuti memperkirakan PDI Perjuangan tidak perlu berkoalisi untuk mencapai target 25 persen suara. Jika melihat hasil survei elektabilitas calon presiden belakangan ini, Ray menilai elektabilitas bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo atau Jokowi, sudah cukup untuk memberinya kekuatan memilih calon wakil presiden tanpa harus berkoalisi.

"Jokowi sudah tinggi (suaranya), enggak perlu cawapres yang sumbang suara buat dia. Kalau PDI-P dapat 25 persen ini, Jokowi bebas menetapkan siapa cawapresnya," ujar Ray di Jakarta, Rabu (2/4/2014).

Ray memprediksi Jokowi akan memboyong cawapres dari partai politik. Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta itu akan menggandeng partai-partai Islam untuk berkoalisi. Selain itu, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung juga potensial menjadi pasangan bagi Jokowi.

"Untuk koalisi dengan Golkar, mungkin Akbar Tandjung karena Akbar punya basis paling kuat di Golkar," kata Ray.

Ray menilai Akbar sebagai politisi senior juga mempunyai hubungan emosional yang kuat dengan Partai Golkar sehingga mampu menarik suara lebih besar. Selain itu, latar belakang Akbar yang pernah menjadi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam menjadi nilai tambah bagi mantan Ketua DPR RI tersebut.

Menurut Ray, catatan politik Akbar itu menjadi kekuatan besar dan melebihi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, yang ditunjuk sebagai capres dari Golkar. Ray menilai Aburizal tidak memiliki basis politik yang kuat. "Dia dipilih (jadi capres Golkar) hanya karena dia ketua umum dan punya uang, tapi basis politiknya tidak menonjol," ujarnya.

Kemungkinan lain, kata Ray, Jokowi bisa melakukan eksperimen politik seperti yang dilakukan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono saat menggandeng Boediono sebagai wakil presiden, yang bukan berasal dari partai politik. Namun, kemungkinan ini akan lemah saat suara untuk PDI-P ternyata tidak mencapai 25 persen. Jika terjadi demikian, maka PDI-P harus berkoalisi dengan partai yang memiliki suara yang cukup tinggi.

"Mereka (PDI-P) harus dapat dukungan parpol. Kalau gaet nonpartai akan berisiko. Mau enggak mau dia butuh basis yang kuat. Partai mana? Golkar plus partai Islam," ujar Ray.