KPU: Pesawat Tidak Termasuk Pengamanan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, pesawat kepresidenan tidak termasuk dalam fasilitas yang melekat pada presiden saat kampanye. Oleh karena itu, presiden seharusnya tidak menggunakan pesawat dengan biaya negara untuk berkampanye.

"Yang melekat bagi pejabat negara hanya pengamanan. Pengamanan adalah orangnya, tenaganya, tidak termasuk transportasi," kata Komisioner KPU, Sigit Pamungkas, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (29/3/2014).

Ia mengatakan, dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, pejabat negara dilarang menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye. Fasilitas yang boleh digunakan hanya pengamanan terhadap pejabat yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud pejabat negara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah presiden, wakil presiden, menteri, dan pejabat setingkat menteri. Demikian pula ketua dan wakil ketua DPR, anggota DPR, anggota DPD, ketua dan wakil ketua serta hakim Mahkamah Agung, hakim konstitusi, ketua dan wakil ketua Komisi Yudisial, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, serta kepala dan wakil kepala daerah.

Pernyataan Sigit itu bertolak belakang dengan pernyataan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Muhammad. Sebelumnya, Muhammad mengatakan bahwa penggunaan pesawat oleh Presiden Yudhoyono dengan pembiayaan negara merupakan hak protokolernya. Dengan demikian, penggunaan pesawat ke lokasi kampanye oleh SBY tidak dapat dikategorikan sebagai penggunaan fasilitas negara.

"Bawaslu memandang bahwa penggunaan pesawat itu adalah bagian dari hak protokoler. Jadi, tidak ada pelanggaran sepanjang ada izin. Intinya memang sudah disampaikan KPU dan Bawaslu," ujar Muhammad, Kamis.

Ia mengatakan, berdasarkan undang-undang tentang pejabat negara, ada dua hal yang melekat pada seorang presiden, yaitu hak protokoler dan pengamanan. Karenanya, kata dia, Bawaslu tidak dapat menjerat SBY dengan pidana pemilu karena menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan partai.

Presiden Yudhoyono yang menjabat Ketua Umum DPP Partai Demokrat bertolak ke Lampung pada Rabu (26/3/2014) siang setelah menggelar rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta. Di Lampung, ia berkampanye di hadapan ribuan kader dan simpatisan Partai Demokrat.

Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, keberangkatan dan kepulangan SBY dibiayai pemerintah, meski dalam kepentingan kampanye. Sejumlah menteri pun turut mendampingi Presiden. Ketika Presiden berganti jaket partai, para menteri ini baru melepaskan diri dari Presiden.