Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono: Semakin Diejek, Jokowi Semakin Dicintai

Kompas.com - 24/03/2014, 17:00 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Pramono Anung tidak mempermasalahkan lawan-lawan politik yang menyerang calon presiden dari PDI-P, Joko Widodo. Menurutnya, hal itu justru semakin menguatkan kecintaan rakyat kepada Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Menurut saya, menyindir, mengejek, dan sebagainya itu kampanye, enggak apa-apa. Sah-sah saja," kata Pramono di Gedung MPR/DPR RI, Senin (24/3/2014).

Ia mengatakan, rakyat sudah memiliki pilihan masing-masing. Menurutnya, saat ini rakyat memiliki kewenangan penuh untuk memilih dan tidak dikendalikan oleh elite politik seperti dulu. Oleh karena itu, ia yakin bahwa sindiran dan serangan yang ditujukan kepada Jokowi tidak akan menurunkan kecintaan publik kepada Jokowi.

"Semakin disindir, semakin dijelek-jelekkan, kecintaan publik terhadap Jokowi mungkin malah meningkat," katanya.

Pramono berpendapat bahwa saat ini rakyat menginginkan pemilu yang santun. Oleh karenanya, seseorang yang menjatuhkan lawan dengan cara menjelek-jelekkan lawan dianggapnya tidak akan efektif memengaruhi elektabilitas seseorang. Ia yakin, akan semakin baik bila Jokowi banyak dicela karena rakyat sudah memiliki persepsi tersendiri terhadap Jokowi.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR dari PDI-P Hajriyanto Y Thohari mengatakan, saat menemui penduduk desa di Sragen, Jawa Tengah, ia mengetahui bahwa alasan warga mengidolakan Jokowi berkaitan dengan Jokowi yang lugu. "Lugu orangnya, sesuai dengan rakyat Indonesia, kan, yang lugu," kata Hajriyanto dalam "Dialog Pilar Negara" di Perpustakaan MPR RI, Senin (24/3/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com