Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Deklarasi di Rumah Si Pitung, Jokowi Harus Minta Maaf

Kompas.com - 22/03/2014, 10:10 WIB
Dian Fath Risalah El Anshari

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Deklarasi kesiapan menjadi calon presiden yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo di rumah Si Pitung pada Jumat pekan lalu, mendapatkan aksi protes dari organisasi Badan Musyawarah Masyarakat Betawi.

Ketua Lembaga Antar Bidang Badan Musyawarah Masyarakat Betawi, Muhammad Rifky menyatakan keberatan dan meminta agar Jokowi segera meminta maaf kepada masyarakat Betawi karena Gubernur DKI ini telah menggunakan nama pahlawan Si Pitung untuk kepentingan politik.

"Kami tunggu permintaan maaf Jokowi dalam waktu 7 hari ke depan. Kalau dia mengabaikannya, kami akan galang kekuatan yang lebih banyak lagi," ancam Eky "Si Pitung", sapaan akrab Muhammad Rifkiy, saat dihubungi, Jumat (21/3/2014) malam.

Budayawan Betawi itu mengatakan, ada beberapa hal yang membuat masyarakat Betawi tidak terima saat Jokowi melakukan deklarasi di Rumah Pitung seminggu lalu. Pertama, pengumuman tersebut digelar secara mendadak tanpa ada komunikasi dahulu dengan masyarakat Betawi yang notabene "pemilik" rumah Pitung.

"Kalau izin dulu dengan tokoh-tokoh Betawi boleh tidak deklarasi di sini, kan bisa ditemenin juga oleh kami. Ini tidak ada, ujug-ujug deklarasi saja. Dia nyelonong masuk saja ke rumah orang, sedangkan tuan rumahnya tidak ada," ucapnya.

Kemudian permasalahan yang kedua adalah Rumah Pitung merupakan cagar budaya. Menurutnya, tidak seharusnya cagar budaya dijadikan tempat deklarasi pencapresan suatu kelompok tertentu.

"Cagar budaya tidak layak dibawa ke ranah politik," tandas Eky.

Selain itu, yang membuat dirinya beserta tokoh Betawi lainnya geram dengan deklarasi Jokowi, yakni penggunaan kata Si Pitung yang merupakan simbol perlawan. Menurutnya, perkataan itu tidak tepat diucapkan oleh Jokowi pada saat itu. Sebab, Pitung berjuang dan melawan penjajahan kolonial Belanda.

"Memangnya Jokowi mau melawan siapa? Mau melawan lawan politiknya yang nyapres? Mereka itu kader bangsa dan saya percaya mereka juga baik. Kenapa dilawan? Perkataan Jokowi ini multitafsir," ucapnya.

Ia juga menjelaskan, tokoh Pitung merupakan penggambaran pahlawan yang berjuang tidak mementingkan kelompok, tapi untuk masyarakat. Berbeda dengan Jokowi yang mencalonkan diri menjadi presiden dari kelompok tertentu.

"Apalagi dia didompleng oleh para pengusaha yang berkepentingan mempertahankan bisnisnya," tambahnya.

Sudah bersabar

Eky menyatakan, pihaknya sudah resah dengan deklarasi pencapresan yang dilakukan Jokowi sejak seminggu lalu. Namun, ia dan tokoh Betawi lainnya sabar menunggu respons Jokowi.

Ia mengklaim sebenarnya banyak tokoh Betawi yang marah, tetapi tidak berani mengutarakannya. Para tokoh Betawi tersebut menunggu sampai Jokowi sadar atas perbuatannya itu.

"Tapi ternyata Jokowi tidak sadar juga, makanya kami baru protesnya sekarang," katanya.

Mungkin, lanjut Eky, apa yang dilakukan Jokowi di Rumah Si Pitung adalah untuk menarik minat dan simpati masyarakat Betawi untuk memilihnya. Namun sikapnya tersebut justru membuat para tokoh Betawi sangat tidak senang dengan pencapresan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Menurutnya, jika Jokowi ingin mengambil spirit kepahlawanan Pitung, sebaiknya menyelesaikan permasalahan Jakarta dulu. Oleh karena itu, strategi Jokowi dengan menggelar deklarasi di rumah Pitung tidak tepat.

"Kami lebih cinta Jokowi yang menuntaskan pekerjaannya memimpin Jakarta, sebab Si Pitung dikenal bisa memegang amanah dan tanggung jawab," tuntasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com