Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Golkar Sebut Soeharto, PDI-P Soekarno, Kami Boleh Dong Sebut SBY"

Kompas.com - 21/03/2014, 15:29 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengatakan, tak perlu dipersoalkan jika partainya "menjual" nama ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kampanye Pemilu 2014. Ia menilai, apa yang dilakukan Partai Demokrat tak berbeda dengan Partai Golkar dan PDI Perjuangan.  

"Sebenarnya sama saja kan semuanya. Golkar ngomong Soeharto dalam kampanyenya, mereka selalu sebut nama Soeharto. Begitu juga PDI-P, selalu menyebut Soekarno. Kami boleh dong sebut nama SBY," kata Mubarok di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/3/2014) siang.

Meski tak bisa lagi mencalonkan diri sebagai presiden, menurut Mubarok, SBY masih menjadi ikon Partai Demokrat. 

"Jadi memang dia (SBY) pendirinya, dia juga ikonnya. Saya rasa tidak masalah," ujar Mubarok.

Ketika ditanya, mengapa Demokrat tak "menjual" nama 11 peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Mubarok mengatakan, terlalu dini menggunakan kesebelasnya sebagai ikon. Alasannya, proses konvensi masih dalam tahap awal dan akan memberikan pengaruh bagi partai pada pesta demokrasi 2019.  

"Peserta konvensi itu kan melanjutkan. Konvensi itu nantinya akan mengantar ke 2019 nanti," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, SBY masih digunakan sebagai pendulang suara bagi Partai Demokrat. Ia didaulat menjadi juru kampanye nasional dalam kampanye Partai Demokrat di berbagai daerah.  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com