Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gayus: Penerima Suvenir iPod Sebagian Besar Hakim MA

Kompas.com - 20/03/2014, 20:28 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Hakim Indonesia Cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun mengatakan, sebagian besar penerima iPod dari resepsi pernikahan putri Sekretaris MA Nurhadi adalah hakim di lingkungan MA. Oleh karena itu, kata Gayus, IKAHI merasa perlu mengurusi penerimaan iPod ini.

"Penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (20/3/2014) seusai berdiskusi dengan pimpinan KPK terkait penerimaan iPod dari resepsi pernikahan anak Nurhadi.

Gayus dan empat hakim lainnya diterima Wakil Ketua KPK Zulkarnain dan Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiono. Menurut Gayus, berdasarkan pertemuan dengan KPK, para hakim dan hakim agung di lingkungan MA yang menerima iPod akan melaporkan pemberian tersebut kepada KPK secara kolektif. Mengenai berapa orang hakim dan hakim agung yang menerima iPod tersebut, Gayus mengaku tidak tahu persis. Namun, dia memperkirakan jumlahnya puluhan orang.

"Kami akan membuat secara kolektif pelaporan dan dari hasil itu KPK akan memutuskan atau menentukan apakah ini iPod gratifikasi yang dilarang atau yang wajar," katanya.

Selebihnya, mengenai resepsi pernikahan anak Nurhadi dan mengenai harta kekayaan rekan kerjanya di MA tersebut, Gayus enggan berkomentar.

"Itu tidak menjadi perhatian dan kapasitas saya menjawab," ucapnya.

Kepada wartawan, Gayus juga menyampaikan bahwa hakim IKAHI menganggap pemberian iPod ini tidak termasuk gratifikasi yang dilarang karena nilainya di bawah Rp 500 ribu. Sebelumnya Gayus mengatakan kalau harga satu iPod yang dipesan secara langsung dari Amerika Serikat tersebut adalah Rp 480.000.

"Tapi kami menyerahkan kepada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima, jadi wartawan harus memahami kenapa IKAHI yang datang untuk menyelesaikan," kata Gayus. 

Sementara itu, Giri menyampaikan bahwa sejumlah penerima iPod dari resepsi anak Nurhadi telah melaporkan penerimaan tersebut kepada KPK. Menurut Giri, mereka yang menerima dan melaporkan iPod tersebut kepada KPK ada yang berasal dari MA, Ombudsman, Komisi Yudisial, dan Pemerintah Provinsi DKI.

"Jumlah yang mengembalikan lupa, ada dari Ombudsman, KY, Pemrov DKI, MA," kata Giri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com