Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Sita Mobil Innova Terkait Pencucian Uang Wawan

Kompas.com - 14/03/2014, 19:00 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Komisi Pemberantasan Korupsi menyita satu unit Toyota Kijang Innova warna hitam dari kantor PT Bali Pasific Pragama (PT BPP). Penyitaan itu terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat adik Gubernur Banten Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan. PT BPP merupakan perusahaan milik Wawan.

"Penyitaan sebuah mobil merek Toyota Kijang Innova warna Hitam B 1103 NFR, STNK atas nama TCW (Wawan)," tulis Juru Bicara KPK Johan Budi melalui pesan singkat, Jumat (14/3/2014).

Johan mengatakan, mobil itu diduga pemberian Wawan kepada Sekretariat DPD Golkar Banten. Mobil tersebut kini berada di halaman parkir Gedung KPK.

Sebelumnya, KPK juga menyita enam truk dari anak perusahaan PT BPP. Truk itu disita dari wilayah Serang, Banten. Empat truk di antarnya atas nama Wawan dan dua lainnya atas nama istri Wawan, yaitu Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

Berdasarkan catatan KPK, hingga kini ada 58 mobil dan satu sepeda motor Harley Davidson yang sudah disita KPK terkait kasus dugaan tindak pencucian uang oleh Wawan. Mobil-mobil itu di antaranya disita dari sejumlah anggota DPRD Banten dan artis, yaitu Jennifer Dunn dan Catherine Wilson. Mobil-mobil mewah milik Wawan pun turut disita KPK, yaitu mobil buatan Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, dan Lamborghini.

Dalam kasus pencucian uang ini, Wawan diduga melanggar Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tersangka juga diduga melanggar Pasal 3 ayat 1 dan atau Pasal 6 ayat 1 serta UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain kasus pencucian uang, Wawan itu juga merupakan tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak, Banten. Ia juga menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Tangerang Selatan dan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Banten.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com