Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Tak Ada Pembicaraan Deklarasi Capres Sebelum Pileg

Kompas.com - 13/03/2014, 09:26 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga menegaskan sampai saat ini di partainya belum ada pembicaraan mengenai deklarasi calon presiden sebelum waktu pemilihan legislatif.

"Belum ada pembicaraan mengenai deklarasi sebelum pileg. Saya berani sumpah," kata Eriko, saat dihubungi, Kamis (13/3/2014). Dia pun menyampaikan kembali bahwa semua keputusan mengenai capres ada di tangan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Eriko tak menampik saat ini memang beredar rumor PDI-P akan mendeklarasikan calon presiden sebelum pemilu legislatif. Menurut dia, rumor tersebut wajar saja, tetapi semuanya belum dapat dipastikan.

Rumor yang beredar, Megawati akan menunjuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai capres dari PDI-P. Kabarnya, deklarasi akan dilakukan satu pekan sebelum pileg, atau mengambil momentum "cantik", yakni pada 4 April 2014 alias 4/4/2014. Sebagai peserta pemilu, PDI-P adalah pemegang nomor urut 4.

"Memang sekarang semua menerjemahkan dengan bahasanya masing-masing. Tapi di DPP (Dewan Pimpinan Pusat PDI-P) belum ada pembicaraan itu," tegas Eriko. Kalaupun DPP PDI-P menggelar rapat, kata dia, pembahasan hanya terkait pada upaya pemenangan pemilu legislatif.

Topik pembahasan dalam rapat-rapat tersebut, imbuh Eriko, justru mencakup antisipasi kemungkinan terjadinya gangguan saat pemilu. "Jadi soal capres hanya Ibu (Megawati) yang tahu siapa capresnya dan kapan waktu tepatnya (diumumkan). Sekarang kami fokus menghadapi pileg," ujar dia.

Bakal capres yang akan diusung PDI-P masih menjadi teka-teki. Meski banyak dukungan agar PDI-P menunjuk Jokowi sebagai capres, tetapi Megawati belum juga memutuskannya. Sesuai Rakernas PDI-P, Megawati diminta menentukan capres dengan mempertimbangkan kesiapan internal dan dinamika politik terkini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com