Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Serangan Fajar Tak Laku, Politik Uang Pakai Sistem "Pascabayar"

Kompas.com - 11/03/2014, 22:27 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan, praktik jual beli suara saat ini lebih canggih. Kalau sebelumnya politik uang melalui "serangan fajar", kini ada istilah "pascabayar". Ia berharap masyarakat lebih cerdas dalam memilih dan tak terjebak dalam politik uang.

"Politik uang sekarang sudah cukup canggih. Sudah tidak lagi serangan fajar, tetapi menggunakan metode pascabayar," kata Ade dalam diskusi bertajuk "Demokrasi dan Pemilihan Umum: Mengawal Pemilu Bersih" di Jakarta, Selasa (11/3/2014).


Bagaimana pola "pascabayar" yang dimaksudnya? Ade menjelaskan, biasanya pemilih diminta menunjukkan bukti bahwa ia memilih calon yang menjanjikan menukar suaranya dengan sejumlah uang. Tim sukses sang calon akan berada di sekitar lokasi pemungutan suara. Pemilih harus memotret kertas suara yang menunjukkan siapa calon yang dipilihnya. Kemudian, foto tersebut ditunjukkan kepada tim sukses calon untuk ditukarkan dengan sejumlah uang sesuai kesepakatan.

"Timses ini akan berada di sekitar TPS. Mereka awalnya akan mentraktir pemilih, seperti bayarin makan bakso atau bagaimana. Nanti setelah nyoblos, baru mereka dibayar lebih besar," ujarnya.

Sementara itu, anggota badan pengurus Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), Abdul Hakim Garuda Nusantara, menilai, praktik serangan fajar sulit untuk diberantas dalam pemilu di Indonesia. Pasalnya, masyarakat cenderung memilih caleg yang dianggap mampu menolong mereka daripada sekadar menjual visi dan misi.

Lebih jauh, ia mengatakan, praktik tersebut hanya dapat dilakukan oleh kandidat yang memiliki modal besar serta jaringan yang kuat di masyarakat. Jaringan tersebut digunakan untuk memastikan agar praktik mereka aman dan tidak terdeteksi.

"Serangan sebetulnya banyak dibicarakan orang. Seperti kentut; bisa dirasakan orang, tapi sulit dideteksi," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com