Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadel: Tak Mungkin Jokowi Jadi Capres karena Akan "Cacat" Seumur Hidup

Kompas.com - 11/03/2014, 21:34 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad yakin bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak akan maju sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Menurut Fadel, Jokowi akan memiliki "cacat" seumur hidup apabila meninggalkan tanggung jawabnya sebagai gubernur dan maju sebagai capres.

"Menurut pendapat kami, Jokowi tidak akan menjadi presiden," ujar Fadel saat dihubungi pada Selasa (10/3/2014).

Fadel membandingkan pengalamannya saat terpilih sebagai Gubernur Gorontalo selama dua periode. Saat kali pertama terpilih, Fadel mengklaim diminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menduduki posisi dalam kabinet, tetapi tidak disetujui warga Gorontalo. Pada akhirnya, Fadel menolak tawaran itu.

Saat terpilih sebagai Gubernur Gorontalo periode kedua, Fadel juga kembali ditawari posisi menteri. Namun, kali ini dia mendapatkan restu warga Gorontalo.

"Dengan logika tadi, rakyat DKI saya dengar semua tidak setuju Jokowi jadi presiden. Tidak mungkin dia akan jadi calon karena dia akan 'cacat' seumur hidup karena tidak menepati janjinya," ujar Fadel.

Oleh karena itu, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut tidak memasukkan nama Jokowi sebagai pesaing Aburizal Bakrie dalam pemilu presiden. "Jadi kalau sekarang ARB (Aburizal) ada di posisi kedua, di bawah Jokowi, itu bagus dong. Kan Jokowi enggak akan maju. Kalau sampai dia (Jokowi) maju, saya suruh keluarga saya di Jakarta jangan pilih Jokowi," kata Fadel.

Hingga kini belum ada kepastian mengenai pencalonan Jokowi sebagai presiden. Pada masa kampanye sebagai calon gubernur, Jokowi pernah berjanji akan menuntaskan tugasnya memimpin Jakarta selama 5 tahun. Setelah menjadi gubernur, Jokowi selalu menyatakan tidak memikirkan masalah capres. Ia menyerahkan kewenangan penunjukan capres tersebut kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Megawati mengatakan bahwa penunjukan capres dari partai tersebut akan dilakukan setelah melihat hasil pemilu legislatif pada 9 April 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com