Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fitra Ingatkan Politik Kroni dalam Penganggaran di DPR

Kompas.com - 10/03/2014, 13:48 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2009-2014 tidak memberikan porsi besar bagi rakyat dalam bidang anggaran. Sekretaris Jenderal Fitra Yenny Sucipto mengatakan, dalam menjalankan fungsi budgeting, DPR lebih berpihak kepada kepentingan politik kelompok tertentu tanpa memperhatikan kepentingan rakyat.

"Yang paling pahit adalah saat DPR menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak). Kenaikan BBM menjadi ajang tawar-menawar antarparpol di DPR," ujar Yenny dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2014).

Dia mengatakan, DPR seharusnya tidak perlu mencabut subsidi BBM dengan alasan kesehatan fiskal. Biaya subsidi BBM, kata Yenny, seharusnya dapat ditutup dengan laba ditahan di badan usaha milik negara (BUMN) yang kisarannya mencapai Rp 407,5 triliun pada tahun anggaran 2012. "Tapi DPR malah memilih untuk menambah utang baru sebesar Rp 63,4 triliun dalam APBN-P 2013," ujarnya.

Yenny juga mengkritik postur APBN yang ia sebut tidak pro-rakyat. Di antaranya adalah anggaran kesehatan yang hanya berkisar 2 persen, sektor pertanian sekitar 3-4 persen, dan infrastruktur sebesar 10 persen. Sementara itu, cicilan utang dan bunga utang justru mendapat porsi 20 persen dalam APBN. Menurut Yenny, DPR justru mengalokasikan anggaran yang begitu besar untuk pos-pos lain, seperti dana penyesuaian atau dana optimalisasi. Dana yang didiskresi melalui Badan Anggaran DPR ini, kata dia, sangat rawan digunakan untuk kepentingan elite-elite politik.

Yenny menyebutkan, Pasal 23 Ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa APBN adalah perwujudan pengelolaan keuangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat Indonesia untuk memilih calon legislatif yang berkualitas dalam hal anggaran. Jika tidak, maka dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakberpihakan anggaran bagi rakyat.

"Fungsi budgeting itu penting karena berhubungan dengan pengelolaan uang untuk rakyat. Politik oligarki, kroni, di bidang anggaran akan kembali mendominasi, didominasi wajah lama," kata Yenny.

Pada hari sebelumnya, anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Divisi Korupsi Politik, Donal Fariz, kecewa terhadap pembengkakan anggaran DPR RI tahun 2015 yang mencapai lebih dari Rp 700 miliar. Menurut Donal, pembengkakan anggaran itu merupakan bentuk korupsi kebijakan karena dilakukan secara sadar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

[POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Nasional
Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Nasional
PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Nasional
TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

Nasional
Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Nasional
Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Nasional
Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Nasional
Data PDN Tidak 'Di-back Up', DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Data PDN Tidak "Di-back Up", DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Nasional
Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Nasional
Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Nasional
Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Nasional
Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Nasional
Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Nasional
Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com