Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din: Contohlah China soal Negara Berdikari dengan Kiblat Budaya Sendiri

Kompas.com - 06/03/2014, 06:57 WIB
Imam Prihadiyoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menyatakan, Indonesia perlu menjadikan China sebagai contoh. Dia mengatakan, contoh itu terkait keberhasilan China mewujudkan semangat modernisme ekonomi di tengah persaingan dengan negara besar, tetapi dengan tetap berkiblat pada akar budaya asli.

"China merupakan bentuk kemajuan ekonomi, budaya, dan bahkan politik dengan tidak mengubur kepribadiannya, yang ternyata menjadikannya terus dihormati luar biasa oleh negara mana pun. Inilah corak ideal dalam berdikari negara," ujar Din, di Jakarta, Rabu (5/3/2014).

Menurut Din, konsep ataupun semangat berdikari melalui gagasan besar Bung Karno, dan kemudian menjadi agenda neoberdikari yang ingin diperjuangkan alumni ITB, merupakan model komitmen besar yang bersifat strategis dan dibutuhkan guna membangun kemajuan bangsa ke depan.

Namun, kata Din, upaya memperjuangkan konsep neoberdikari atas reaktualisasi warisan Bung Karno itu pun tidak berarti mengambil bentuk keterkurungan Indonesia dari dunia luar. Pasalnya, sebuah kemajuan bagi bangsa memerlukan inter-relasi dengan beragam negara. Saat ini, tidak mungkin suatu negara dapat hidup sendirian dan mengisolasi diri.

"Berdikari atau neoberdikari adalah sebuah tujuan Indonesia jangka panjang, dan rumusan besarnya harus disusun secara sistematis seperti halnya GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) pada masa Orde Baru dulu," ujar Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu.

Din menyebutkan, dalam rangka mengarahkan pembangunan ekonomi, politik, dan budaya untuk keperluan mandat neoberdikari itu, campur tangan negara memang sangat diperlukan. Hal ini, sebut dia, terutama di bidang ekonomi.

Dengan demikian, kata Din, kedaulatan perekonomian nasional akan bangkit secara mandiri tanpa desakan ataupun dikte dari negara lain. "Intinya, negara harus memberikan perlindungan efektif untuk rakyatnya, jika tak ingin kapitalisme internasional merangsek ke desa-desa di Tanah Air," tekannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com