Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tunggu Definitif Saja, Din Syamsuddin Jadi Ketua Umum MUI

Kompas.com - 19/02/2014, 08:32 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kursi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia selama beberapa waktu kosong setelah KH Sahal Mahfudz mangkat pada 24 Januari 2014. Rapat Dewan Pimpinan MUI, Selasa (18/2/2014), memutuskan Wakil Ketua Umum MUI Din Syamsuddin menjadi calon pengganti KH Sahal. Namun, proses pergantian belum rampung.

"Belum definitif. Masih harus dibawa ke rapat paripurna," kata Din ketika dihubungi, Rabu (19/2/2014) pagi. Rapat paripurna, ujar dia, akan diikuti oleh Dewan Pimpinan dan Dewan Penasihat, dengan total peserta rapat sekitar 90-an orang.

Din mengatakan keputusan rapat Dewan Pimpinan MUI akan menjadi usulan di rapat paripurna. Dia mengaku memimpin rapat Dewan Pimpinan MUI tersebut, Selasa. Menurut Din, amanat rapat Dewan Pimpinan MUI untuk menggantikan KH Sahal itu merupakan mekanisme otomatis berdasarkan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI.

"Ketika ketua umum berhalangan tetap, maka otomatis wakilnya menggantikan," ujar Din yang memang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum MUI ini. Meski tetap dimungkinkan tak memenuhi aturan otomatis tersebut, Din mengatakan dengan keluarnya putusan rapat tersebut berarti dia tak berniat menolak amanat itu.

Dalam kesempatan itu, Din mengaku kiprahnya di MUI adalah atas desakan almarhum KH Sahal. "Sebelumnya saya tak terlalu aktif karena fokus di Muhammadiyah. Tapi, pada 2010, KH Sahal khusus meminta saya mendampinginya sebagai wakil ketua umum," aku Din. Tujuan ajakan itu, duga dia, adalah untuk merekatkan dua organisasi yang menjadi latar masing-masing tokoh tersebut, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Rapat Dewan Pimpinan MUI tersebut juga memutuskan mengusulkan Ma'ruf Amin sebagai pengganti posisi yang ditinggalkan Din. Sebelumnya, Ma'ruf adalah Ketua Harian MUI. Dalam struktur MUI, ujar Din, ada posisi ketua umum, wakil ketua umum, dan 12 ketua. "Posisi Pak Ma'ruf adalah semacam koordinator untuk para ketua itu," papar Din.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com