Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Franz Magnis Khawatir Kekerasan Muncul Jika Jokowi-Prabowo Tak "Nyapres"

Kompas.com - 04/03/2014, 18:41 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Etika Politik dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Franz Magnis Suseno khawatir aksi kekerasan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 berpotensi terjadi jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak menjadi calon presiden 2014. Sebab, kedua tokoh tersebut dinilai memiliki popularitas dan tingkat elektabilitas yang tinggi.

"Kalau Jokowi dan Prabowo tidak bisa muncul sebagai kandidat, misalnya Jokowi karena Megawati (Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Prabowo misalnya karena tidak mendapat 20 persen (ambang batas presiden), itu bisa menjadi serius," ujar Magnis dalam diskusi Mengarahkan Haluan Politik Indonesia Pasca-Reformasi di Maarif Institute, Jakarta, Selasa (4/3/2014).

Magnis menegaskan, pernyataannya itu bukan bermaksud mendukung Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2014. Ia juga tak bermaksud agar rakyat memilih keduanya. "Bukan saya bilang pilih salah satu dari mereka, saya mengatakan kalau orang dalam pendapat kelihatan begitu populer," katanya.

Magnis berharap Pemilu 2014 berlangsung jujur, adil, dan tidak ada kekerasan. Ia juga berharap masyarakat Indonesia menggunakan hak pilihnya dengan baik. "Saya mengharapkan tidak ada kekerasan, karena kita negara melakukan pemilihan dengan demokratis," katanya.

Menurut Magnis, pemimpin 2014 harus memiliki integritas, mampu mengatasi masalah intoleransi dan berani membersihkan praktik korupsi di Indonesia.

Seperti diberitakan, elektabilitas Jokowi dan Prabowo berada di urutan atas berdasarkan survei berbagai lembaga survei. Elektabilitas keduanya relatif jauh dibanding tokoh lain. Namun, hingga saat ini keduanya belum dipastikan maju dalam Pilpres 2014. Kepastian pencapresan masih menunggu hasil Pemilu Legislatif lantaran ada syarat ambang batas pengusungan capres-cawapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com