Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Hakim MK Ini Terus Bersumpah Bantah Tuduhan

Kompas.com - 04/03/2014, 18:27 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Calon Hakim Konstitusi Aswanto diklarifikasi terkait isu miring terhadap dirinya oleh Tim Pakar saat uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi III DPR Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2014). Sambil bersumpah, Aswanto membantah isu yang dituduhkan kepadanya itu.

Anggota Tim Pakar Musni Umar menanyakan gaya hidup mewah Awsanto sebagai Dekan Universitas Hasanuddin. Musni menanyakan apakah benar Aswanto mempunyai lima mobil mewah, salah satunya yang terbaru adalah mobil Mercedes-Benz.

“Tidak benar, itu hanya surat kaleng. Boleh saya sumpah kepada yang ada di sini kalau itu adalah fitnah. Saya mohon kepada yang mulia, saya ingin mengklarifikasi masalah ini dengan sumpah sehingga kebenaran terbukti,” kata Musni.

Menurut Musni, dia hanya memiliki empat mobil. Salah satu di antaranya mobil dinas. Musni pun kembali melanjutkan klarifikasinya. Kali ini terkait putrinya di Universitas Hasanuddin yang diisukan menjalani ujian skripsi tertutup, tanpa dihadiri oleh mahasiswa lainnya. Aswanto kembali membantah sambil bersumpah.

“Tidak benar, saya memang tidak datang di ujian skripsi putri saya, tapi istri saya datang. Tidak benar itu, sumpah itu fitnah,” kata Aswanto.

Melihat Aswanto yang terus-menerus bersumpah saat menjawab pertanyaannya, Musni terlihat geram. “Tidak usah pakai sumpah dan berbelit-belit. Kalau tidak benar, nyatakan saja tidak benar,” ujar Musni dengan nada meninggi.

Musni kembali mengajukan klarifikasi terkait berbagai informasi yang didapatkannya dari masyarakat. Musni bertanya soal anak Aswanto di Unhas yang lolos dalam beasiswa, soal Aswanto yang tidak meminta izin kepada rektor untuk mengikuti seleksi hakim MK, juga soal kerabat Aswanto yang menempati posisi strategis di Unhas. Namun, Aswanto tetap terus membantahnya.

Mendengar klarifikasi yang tak henti diajukan itu, anggota Komisi III DPR Sarifuddin Suding menyela. Dia mempertanyakan dari mana informasi tersebut didapatkan.

Dia menilai klarifikasi yang diajukan terlalu banyak dan tidak perlu dilakukan saat fit and proper test. Akhirnya, Al Muzzzamir Yusuf sebagai pemimpin memberikan satu kali kesempatan bagi Musni untuk mengajukan klarifikasi.

Musni menanyakan apakah Aswanto saat ini terkait dengan partai politik tertentu. Aswanto kembali membantahnya. “Sama sekali tidak benar, ini pun informasi yang baru saya dengar,” ujarnya.

Setelah fit and proper test, Musni mengatakan, klarifikasi seperti itu perlu dilakukan agar mendapatkan Hakim Konstitusi yang memiliki kepribadian yang baik. "Itu kan bukan memfitnah, hanya mengklarifikasi saja. Saya mendapat laporan dari masyarakat dan saya klarifikasi ke dia. Kita kan tidak ingin punya Hakim Konstitusi yang kepribadiannya tercela," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com