Ini Proyeksi Kabinet Pemerintahan PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah membuat proyeksi untuk kabinet pemerintahan yang akan diterapkan jika memenangkan Pilpres 2014. Kabinet bayangan itu dibuat sebagai salah satu wujud keseriusan PDI-P dalam upaya memenangkan Pemilu 2014.

Politisi senior PDI-P, Hendrawan Supratikno, menjelaskan, kabinet bayangan itu disusun oleh tim dari internal partai. Seluruh kader diidentifikasi dan diinventarisasi, lalu ditempatkan di pos-pos yang sesuai dengan disiplin ilmu atau kemampuannya.

"Kami inventarisasi kader yang kami pandang cocok karena sudah seharusnya kami susun reorientasi tugas pokok dan fungsi," kata Hendrawan, saat dihubungi, Jumat (28/2/2014).

Anggota Komisi VI DPR itu melanjutkan, partainya juga tak menutup peluang pihak eksternal dan profesional untuk masuk dalam susunan kabinet pemerintahan. Ia hanya menyebut bahwa orang-orang yang masuk dalam kabinet harus memenuhi syarat integritas, kapabilitas, jaringan, dan akseptabilitas.

"Soal koalisi itu bukan wewenang saya. Kami siapkan orang terbaik dari dalam dan dari luar juga," ujarnya.

Kader PDI-P yang disebut Hendrawan masuk dalam susunan kabinet pemerintahan pada 2014-2019 ialah Wakil Ketua DPR dan mantan Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung sebagai Menteri Pertambangan, Sekretaris Jenderal PDI-P dan anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Hukum dan HAM, politisi PDI-P dan anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari sebagai Kepala Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Selanjutnya, mantan Ketua BK DPR RI M Prakosa sebagai Menteri Pertanian dan Kehutanan, Romin Dahuri sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan, Sri Adiningsih sebagai Menteri Perdagangan, Maruarar Sirait sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hasto Kristiyanto sebagai Menteri Sekretaris Negara dan Sekretariat Kabinet.

Kader lain, Arif Wibowo sebagai Menteri Pertanahan atau Agraria, Budiman Sudjatmiko sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Tubagus Hasanuddin sebagai Menteri Pertahanan, Arif Budimanta sebagai menteri yang berkaitan dengan bidang keuangan.

Sementara nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Ketua Fraksi PDI-P Puan Maharani masih disimpan sebagai "kartu truf".