Antisipasi Penyadapan, Ini Anjuran Menhan untuk Instansi Pemerintahan
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menilai, proteksi terhadap penyadapan yang dilakukan pihak asing masih lemah. Oleh karena itu, ia menganjurkan seluruh instansi pemerintahan membentuk tim respons cepat. Saat ini, baru Kementerian Pertahanan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memiliki tim tersebut.
Di Kementerian Pertahanan, Purnomo menuturkan, pihaknya membentuk Cyber Operation Center (COC). Dari COC inilah, katanya, Kementerian Pertahanan bisa mendeteksi pelaku penyadapan hingga bisa menentukan cara proteksi apa yang paling tepat.
Selain Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga sudah membentuk Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/Coordination Center (Id-SIRTII/CC). Keberadaan tim itu adalah untuk melakukan investigasi cepat dan bahkan bisa berkoordinasi dengan CERT dari negara lain.
Di Indonesia, penyadapan dikabarkan dilakukan intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Ani Yudhoyono, hingga para pejabat lain setingkat menteri. Setelah itu, Snowden kembali membocorkan data bahwa rekaman pembicaraan melalui operator Indonesia merupakan bagian dari pemantauan intelijen Direktorat Sinyal Australia (ASD). Lembaga ini merupakan partner NSA. Ada dua operator Indonesia yang dipantau, yakni Telkomsel dan Indosat.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
